jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR RI dari Fraksi Nasdem, Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7).
“Pertemuan tersebut memberi kesejukan pada bangsa,” kata Abdullah Alkadrie saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Rekonsialiasi untuk Persatuan Bangsa” pada Senin (15/7/2019) di Media Center, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
BACA JUGA: Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Bentuk Nyata Sikap Negarawan
Abdullah Alkadrie menuturkan Pemilu Presiden dilakukan setiap lima tahun sekali. Dalam Pemilu Presiden pastinya ada pasangan calon. “Bisa dua pasangan, tiga bahkan empat pasangan calon,” ucapnya.
Pengajuan pasangan calon harus memenuhi peraturan perundang-undangan, seperti parpol atau koalisi parpol pengusul harus memenuhi parliamentary threshold minimal 20 persen dan atau 25 persen suara nasional.
BACA JUGA: Koalisi MPR Jangan Sampai Keluar dari Gagasan Kebangsaan
Koalisi yang dibangun, menurut Abdullah Alkadrie harus sesuai dengan platform yang sama. Ia menyebut partainya mendukung Joko Widodo selama dua kali Pemilu Presiden karena mempunyai persamaan visi dan misi.
BACA JUGA: Pertemuan Prabowo - Jokowi, Rekonsiliasi atau Pragmatisme Politik?
BACA JUGA: Sony Subrata: Jokowi - Prabowo Bersatu, #03PersatuanIndonesia jadi Trending Topic
“Jadi koalisi dibangun tidak secara pragmatis,” tuturnya. “Bila pragmatis ini yang perlu dikritisi," tambahnya.
Bagi Abdullah Alkadrie bila ada partai yang memilih di luar koalisi pendukung pemerintahan, baginya itu tidak menjadi masalah. “Menjadi oposisi itu juga salah satu bentuk kebersamaan,” ucapnya di hadapan para wartawan yang hadir dalam acara itu.
Dengan adanya oposisi menurutnya membuat demokrasi yang ada menjadi sehat dan bagus.
“Menjadi bagus kalau ada pihak yang mengingatkan,” tegasnya.
Menurutnya, Pemilu Presiden pada tahun 2019 berbeda dengan Pemilu Presiden sebelumnya. Pada Pemilu Presiden kali ini ada potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Isu-isu strategis disebut dikalahkan oleh isu-isu primordial.
“Bisa jadi hal ini untuk mengangkat emosional pendukung,” ujarnya.
“Banyak informasi yang dipelintir,” tambahnya. Hal demikian, kata dia, perlu menjadi perhatian bersama.
Untuk itu, dirinya berharap agar rekonsiliasi yang dibangun bersifat makro, untuk kepentingan bangsa, kepentingan besar yang perlu dipersamakan. Dirinya kembali mengakui bahwa di antara masyarakat masih ada ketidakdewasaan dalam berpolitik di mana ada yang belum mengakui kekalahan.
Menyikapi hal itu, menurut dia, perlu bersama untuk menghilangkan riak-riak. Menurutnya, ke depan perlu membangun rasa kebersamaan. Selepas Pemilu Presiden diharap semua kembali ke aktivitas semula sembari memupuk rasa kebangsaan.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahid, dalam kesempatan yang sama menuturkan rekonsiliasi tidak menjadi masalah selama masih dalam bingkai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Selama dalam bingkai Empat Pilar MPR, rekonsiliasi tak masalah,” ujarnya.
Menurutnya, nilai-nilai seperti itulah yang perlu diajarkan kepada masyarakat.
Nilai-nilai Empat Pilar dikatakan harus dijadikan dasar dalam demokrasi bangsa ini, dalam check and balances.
“Kita akan mengkritik sekeras apapun namun tetap dalam bingkai Empat Pilar, bingkai konstitusi”, tuturnya.
Meski demikian Partai Gerindra juga akan memuji dan mengapresiasi langkah pemerintah bila benar dalam menjalankan pembangunan. Disampaikan kepada peserta diskusi, bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto lebih mengutamakan kepentingan bangsa.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPR Sebagai Penengah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Redaktur : Tim Redaksi