jpnn.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah membuka keran moratorium dengan merekrut CPNS dari jalur umum untuk 63 instansi pusat dan daerah dinilai tidak memenuhi unsur keadilan.
Pemerintah seharusnya memprioritaskan honorer atau total kuota 37.156 (tahap satu 19.228, tahap dua 17.928) yang disiapkan dibagi rata.
BACA JUGA: Kemenhub Bangun SDM Lewat Pembangunan Kampus Diklat
"Dari 37.156 kan ada untuk cum laude, putra dan putri Papua. Pertanyaannya, kenapa honorer tidak dimasukkan dalam formasi khusus?" kata anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto kepada JPNN, Rabu (13/9).
Bila pemerintah mau adil, lanjutnya, kue CPNS itu harusnya dibagi.
BACA JUGA: Ombudsman Sebut Penerimaan CPNS Bakal Banyak Masalah
Artinya honorer punya hak juga karena melihat pengabdiannya.
Apalagi, kuota guru garis depan (GGD) dibabat pengajar muda.
BACA JUGA: Hari Pertama, Jumlah Pelamar CPNS Dekati Kuota Formasi
"Ketidakadilan pemerintah ini akan memicu antipati honorer kepada pemerintah. Sebab, alasan belum dibahasnya revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tidak ada anggaran," ujar politikus Gerindra ini.
Terpisah, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Sais Syamsul Bahri mengungkapkan, honorer K2 tidak percaya lagi kepada pemerintah.
Dia menilai, pemerintah selalu beralasan tidak ada anggaran untuk mengangkat honorer K2 jadi CPNS.
"Kalau mau angkat K2 bilang nggak ada duit. Kok sekarang malah angkat CPNS umum dan GGD. Sepertinya apa yang kami teriakkan hanya seperti deburan ombak," ucapnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Instansi Pusat Kebanjiran Pelamar CPNS di Hari Pertama
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad