jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan masalah honorer K2 tahun ini.
Penyelesaiannya sesuai ketentuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang usia di bawah 35 tahun melalui jalur CPNS. Sedangkan usia di atas 35 tahun menjadi PPPK.
BACA JUGA: Kabar Baik untuk Guru Honorer K2 yang Gagal Tes PPPK Tahap Pertama
"Pemerintah sudah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah guru honorer K2 tahun ini. Ini harus diapresiasi. Apalagi PPPK ini sesuai amanat UU ASN," terang Unifah di Kantor PB PGRI Jakarta, Selasa (21/5). Diketahui, Unifah telah bertemu Wapres Jusuf Kalla, Senin (20/5).
BACA JUGA: Kabar Baik untuk Guru Honorer K2 yang Gagal Tes PPPK Tahap Pertama
BACA JUGA: Rekrutmen CPNS dan PPPK 2019, Beda Kuota Pusat dan Daerah
Dia menyebutkan, dalam rekrutmen PPPK tahap dua, guru honorer K2 tetap jadi prioritas. Sedangkan guru honorer nonkategori diplotkan untuk 2020 hingga 2024.
"Kalau tidak salah tahun ini ada 50 ribu guru honorer K2 akan direkrut menjadi PPPK. Kami sudah usulkan agar kuota 50 ribu itu terpenuhi, dibuat sistem perangkingan agar yang tidak memenuhi passing grade bisa diakomodir," tuturnya.
BACA JUGA: Berita Terbaru Rekrutmen PPPK dan CPNS 2019
Agar guru honorer K2 yang direkrut kompentensinya meningkat, Unifah mengungkapkan, PB PGRI telah mendorong pemerintah memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik.
"Yang perlu dilakukan peningkatan kompetensi guru honorer K2. Salah satunya lewat pemberian pelatihan," ucapnya.
BACA JUGA: Ada yang Bawa Bom Molotov dan Bambu Runcing, Jakarta Siaga Satu
Dengan terpilihnya Presiden Joko Widodo untuk dua periode, Unifah yakin akan ada peningkatan kualitas SDM termasuk guru-guru honorer. Anggaran yang sebelumnya difokuskan untuk infrastruktur akan dialihkan dalam peningkatan SDM. (esy/jpnn)
Simak Juga Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ikut Aksi 22 Mei, Pentolan Honorer K2: Hanya Allah yang Bisa Cegah Kami
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad