jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengkritik keras rencana mewajibkan tes PCR bagi pengguna moda transportasi.
Rencana kebijakan tersebut dinilai hanya memberatkan rakyat saja.
BACA JUGA: Sahrul Gunawan: Banyak Janda-janda di Luar Sana yang Terus Berharap Sama Gue
"Jelas ini (rencana mewajibkan tes PCR untuk menggunakan moda transportasi, red) tidak logis dan akan semakin memberatkan masyarakat," ujar dia dalam keterangan persnya, Jumat (29/10).
Guspardi mengaku sejak awal tidak setuju penggunaan antigen atau PCR sebagai syarat perjalanan dengan moda transportasi apa pun.
BACA JUGA: Inilah Aturan Terbaru Syarat Penerbangan terkait Tes PCR dan Antigen
Pasalnya, hasil penelitian para pakar epidemiologi mengatakan penggunaan tes PCR tidak efektif apabila digunakan sebagai pemeriksaan satu kali tanpa indikasi kontak erat dengan pasien Covid-19.
Guspardi menyarankan kepada pemerintah untuk lebih memperketat protokol kesehatan di moda transportasi.
BACA JUGA: Asyik, KPR Subsidi BP2BT BTN Tawarkan Cicilan Lebih Murah
Misalnya mendisiplinkan pemakaian masker dan menetapkan kapasitas penumpang.
"Cara-cara itu dinilai para pakar epidemiologi yang notabene ahli dibidangya lebih efektif dan membantu dibanding mewajibkan tes PCR," kata legislator Komisi II DPR RI itu.
Guspardi mencurigai ada muatan bisnis dari rencana mewajibkan tes PCR untuk menggunakan moda transportasi.
Dirinya mengutip laporan ICW sejak Oktober 2020 hingga Agustus 2021 yang berisi bisnis PCR, yang menggiurkan.
Provider atau penyedia jasa layanan pemeriksaan PCR setidaknya mendapatkan keuntungan sekitar Rp10,46 triliun atau Rp1 triliun lebih perbulan.
"Wajar juga kecurigaan masyarakat yang menduga telah terjadi permainan dengan menjadikan komuditas kesehatan sebagai ladang bisnis yang menguntungkan kelompok tertentu," kata legislator Daerah Pemilihan II Sumatra Barat itu.
Guspardi menyarankan pemerintah segera membatalkan rencana syarat tes PCR untuk menggunakan semua moda transportasi.
"Rakyat jangan dikorbankan dengan kebijakan PCR ini. Semestinya negara hadir untuk menjamin dan memberikan perlindungan kesehatan yang maksimal, tanpa membenani dan memberatkan masyarakat," kata anggota Baleg DPR RI tersebut.(ast/jpnn)
Redaktur : Yessy
Reporter : Aristo Setiawan