jpnn.com - JAKARTA- Sebagian pihak berpendapat pilihan Presiden Joko Widodo dalam reshuffle jilid II kemarin menunjukkan perlawanan kepada PDI Perjuangan. Indikatornya, Menteri BUMN Rini Soemarno masih dipertahankan dan masuknya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai menteri keuangan.
Namun spekulasi itu dibantah oleh politikus PDIP Eva Kusuma Sundari. Menurutnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader menghormati hak presiden melakukan reshuffle.
BACA JUGA: Gugatan Keistimewaan Yogyakarta Ditolak, Warga Jatim Ini Tak Menyerah
”Penilaian itu sama sekali tidak benar. Bahwa Ibu Megawati orang yang sangat menjunjung tinggi protokoler, menghormati keadaban, dan komunikasinya dengan Jokowi sangat baik. Dan kami tidak merasa ditinggalkan. Karena itu adalah hak prerogatif presiden," kilah Anggota DPR Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari saat ditanya mengenai sikap PDIP pasca reshufle dalam dialektika demokrasi ‘Arah politik dan ekonomi Jokowi pasca Reshuffle II,’ di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin (28/7).
PDIP pun, kata Eva, akan tetap konsisten dengan sikapnya untuk mengawal Jokowi dan Nawacita. Ini termasuk dalam melakukan evaluasi kinerja para menterinya. ”Jika keluar dari Nawacita dan Trisakti, PDIP pasti akan melakukan koreksi. Demikian juga untuk Presiden Jokowi yang memang diusung oleh PDIP. Jadi, PDIP tidak pernah berbalik arah, yakni konsisten,” tegasnya.
BACA JUGA: Kata Pengacara, Freddy Budiman Sudah Taubat Nasuha
Lebih lanjut, Eva memprediksi bahwa dimasukkanya SMI menjadi menteri keuangan adalah semata untuk memperkuat fondasi fiskal. Hal itu menyadari situasi ekonomi global yang kurang baik saat ini, sehingga dibutuhkan ekonom yang handal dan berpengalaman. ”Jadi, SMI dalam menjalankan tugasnya akan dikawal dan dievaluasi melalui Nawacita yang menjadi dasar pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi. Dengan, fondasi kekuatan fiskal jangka panjang, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan membaik,” tandasnya.
Pembicara lainya, politisi Nasdem, Irma Suryani menegaskan bahwa partainya sejak awal menyadari koalisi tanpa syarat. Karena itu jika ada kader Nasdem direshuffle, semata berdasarkan basis kinerja, maka tidak masalah.
BACA JUGA: PWI Minta Edukasi Anak-anak Pengguna Smartphone
”NasDem tidak akan ribut, dan tidak pula mendikte presiden untuk reshuffle. Hanya saja reshuffle ini belum sentuh kesejahteraan sosial, karena Menteri Pertanian yang seharusnya mencetak sejuta sawah sampai saat ini, irigasi saja belum dibangun. Jadi, masih terkesan berbasis politik,” kata anggota Komisi IX DPR itu. (dli/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Upss... Mega Tolak Ajakan Novanto
Redaktur : Tim Redaksi