JAKARTA - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Airlanggar Surabaya, Emanuel Sudjatmoko, menilai isu reshuffle terkait perbedaan sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas kenaikan harga BBM subsidi bukan hal penting bagi kelanjutan pemerintahan. Sebab, jauh lebih penting bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengutamakan hal-hal yang lebih mendesak bagi kebutuhan negara.
"Reshuffle dan perbedaan sikap PKS sebagai koalisi tidak terlalu penting untuk dibesar-besarkan karena hal tersebut sepenuhnya wewenang SBY. Sebagai Presiden, SBY mestinya mampu merumuskan kepentingan bangsa dan negara," kata Emanuel saat dihubungi, Rabu (26/6).
Menurutnya, isu reshuffle jadi menggelinding karena Presiden SBY sebagai pemegang hak prerogratif tidak berani bersikap tegas. Akibatnya, hal itu telah mendorong situasi negara menjadi hiruk pikuk tidak karuan.
“Semua pihak sudah tahu bahwa PKS terang-terangan menolak berbagai kebijakan partner koalisi. Tapi SBY juga sama saja. Demikian juga dengan para kader Demokrat dan anggota koalisi lainnya. Semua paham betul bahwa SBY berwenang penuh mengeksekusinya. Tidak ada gunanya kader Demokrat dan anggota Setgab teriak-teriak,” tegasnya.
Dijelaskannya, SBY punya hak mengangkat dan mencopot menterinya. "Tapi SBY mengeleminir hak-hak prerogatifnya sendiri dengan cara bagi-bagi kekuasaan. Koalisi yang merasa setia selalu berupaya mendapat porsi lebih di kabinet. Caranya, tentu sesuai dengan gaya politik presiden," ujarnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Walhi Sebut 117 Perusahaan Terlibat
Redaktur : Tim Redaksi