JAKARTA - Menjelang setahun pemerintahan SBY-Boediono, kritik terhadap kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II terus bermunculanPemerhati hukum tata negara, Irmanputra Sidin, menyatakan, Presiden harus lebih responsif terhadap penilaian masyarakat terhadap para pembantunya di KIB II yang berkinerja buruk.
Ibarat main bola, kata Irman, SBY sebagai manajer tim memiliki kewenangan penuh untuk memilih, menyusun dan menetapkan strategi serta pergantian pemain untuk memenangkan suatu pertandingan
BACA JUGA: KA Tabrakan, Bonek Disalahkan
"Prinsip itu juga berlaku dalam mengelola pemerintahan," ujar Irman di Jakarta, Senin (4/10).Menurutnya, UUD 1945 sebagai konstitusi dasar sudah secara berimbang menjaga antara hak prerogatif dan kewajiban bagi seorang pemegang hak prerogatif
BACA JUGA: Inilah Biodata Timur Pradopo!
Tentang siapa yang akan jadi menteri, kata Irman, selalu diklaim sebagai hak proregatif
BACA JUGA: Kapolri Bantah Timur Pesanan Istana
Padahal Presiden tidak punya hak proregatif untuk membiarkan akses publik terganggu secara terus-menerus," tegasnya.Ditambahkan, konstitusi juga menegaskan bahwa Presiden dalam bekerja dibantu oleh para menteriDan para menteri, lanjut Irman, tidak bertanggungjawab secara konstitusi kepada rakyat
"Konsisten dengan hirarki pemerintahahn tersebut, jika ada di antara para menterinya tidak cakap dalam melaksanakan tugas-tugas hingga masyarakat yang jadi korban, maka presiden juga berkewajiban merespon kondisi itu," jelasnya.
Karenanya alumni pasca-sarjana Universitas Hasanuddin Makassar itu juga menyarankan Presiden SBY untuk menjadikan momentum 20 Oktober mendatang sebagai waktu yang tepat melakukan perubahan"20 Oktober mendatang tepat satu tahun pemerintahan SBY dan KIB jilid IIPastilah ada diantara tim SBY yang perlu digantiSaran saya, ganti saja karena kondisi riil masyarakat memang kian sulit," cetusnya.(fas/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gamawan Akui Izinkan Awang ke China
Redaktur : Tim Redaksi