Respons Bamsoet Soal 8 Caleg Mantan Koruptor dari Golkar

Kamis, 31 Januari 2019 – 14:45 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 49 nama calon anggota legislatif atau caleg mantan koruptor untuk Pemilu 2019, Rabu (30/1).

Caleg mantan koruptor terbanyak berasal dari Partai Golkar, yakni delapan orang. Ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku tidak tahu kenapa banyak caleg mantan koruptor dari Partai Golkar.

BACA JUGA: Golkar Sumbang Paling Banyak Caleg Mantan Koruptor di Pemilu 2019

“Kami juga tidak tahu. Kenapa bisa begitu, karena itu tingkatannya di bawah. Kami di DPP kan hanya mengatur yang untuk pusat, dan tidak ada sama sekali (caleg mantan koruptor untuk DPR)," kata Bambang kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

(Baca juga: Golkar Sumbang Paling Banyak Caleg Mantan Koruptor di Pemilu 2019)

BACA JUGA: Daftar Nama 49 Caleg Mantan Koruptor, Ada Moh Taufik Gerindra

Bamsoet mengatakan, pada prinsipnya Partai Golkar berpandangan bahwa dipilih dan memilih itu adalah hak dasar warga negara. Tidak ada yang bisa melarang, kecuali adanya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang tidak boleh berpolitik sekian tahun.

"Sejauh itu tidak ada, ya tidak ada undang-undang yang bisa melarang. Itu hak mereka termasuk Partai Golkar,” ungkapnya.

BACA JUGA: Eni Saragih Kembali Beber Rasuah untuk Danai Golkar Cari Ketum Baru

Dia yakin hal tersebut tidak akan memengaruhi elektabilitas Partai Golkar di Pemilu 2019. Menurut Bamsoet, rakyat sudah cerdas. Mereka akan mencari tahu sendiri tokoh-tokoh yang akan dipilih atau diputuskan menjadi wakil dari daerahnya.

“Jadi, tidak perlu khawatir. Menurut saya, tidak terlalu demonstratif, apalagi kalau tingkatnya bupati, wali kota, pasti orang tahu sekampung, sedesanya, sekecamatan si A, si B, secara positif pasti tahu,” katanya.

Karena itu, Bamsoet yakni bahwa Partai Golkar tidak akan dirugikan. Dia menegaskan bahwa Partai Golkar selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Itulah hak warga negara, hak yang paling dasar untuk dipilih dan memilih. Apakah rakyat akan memilih, kami persilakan kepada masyarakat,” ujar politikus berlatar belakang pengusaha dan wartawan ini.

Bamsoet juga meminta KPU mengevaluasi sejauh mana efektivitas mengumumkan nama-nama itu termasuk memajang foto caleg dengan tujuan yang akan dicapai oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Usulkan Sepeda Motor Boleh Melintasi Jalan Tol


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler