jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diketahui menyiapkan kajian tahapan pembukaan aktivitas bisnis dan kegiatan masyarakat terkait dengan fase pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan sejumlah hal.
BACA JUGA: Bamsoet Kembali Bantu Guru Mengaji dan Pimpinan Majelis Taklim
Pertama, mendorong Kementerian dan Lembaga terkait untuk mematangkan kajian tersebut dan melakukan pembahasan secara intens terhadap kebijakan mikro dan makro perekonomian nasional hingga tahap finalisasi, dengan memperhatikan pada asumsi perkembangan penanganan wabah Covid-19.
Kedua, meminta pemerintah agar dalam membuka tahapan aktivitas bisnis dan kegiatan masyarakat, tetap memperhatikan perkembangan penyebaran maupun kurva penurunan Covid-19 di setiap daerah, agar jangan sampai mengganggu upaya penanggulangan wabah Covid-19.
BACA JUGA: Jenderal Andika Perkasa Terima Laporan Mencengangkan dari Dokter Nana
Ketiga, menghimbau pemerintah terus berupaya untuk menurunkan kurva penyebaran Covid-19 pada bulan ini apabila tahapan yang disampaikan dalam kajian tersebut akan dilaksanakan pada Juni mendatang.
Keempat, mendorong pemerintah agar dalam membuka aktivitas perekonomian dilakukan secara perlahan guna mewaspadai gelombang kedua virus Covid-19.
BACA JUGA: Mulan Jameela Khawatir Ahmad Dhani Masuk Penjara Lagi
Sementara, terkait belum kunjung rampungnya pendataan di daerah luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menjadi kendala pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terkena dampak wabah Covid-19, respons Ketua MPR RI sebagai berikut:
Pertama, mendorong pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk merangkul kepala Rukun Warga (RW) dalam melakukan verifikasi data penerima bansos, agar data yang diperlukan oleh pemerintah pusat dapat segera rampung sebelum hari Raya Idul Fitri 1441 H dan diserahkan ke pusat, sehingga mereka yang berhak menerima dapat segera menikmati bantuan dari pemerintah.
Kedua, meminta pemerintah daerah memprioritaskan pemberian data ke pemerintah pusat, dengan demikian bantuan nanti diutamakan datang dari pemerintah pusat, mengingat prosedur penyaluran bansos yang dilakukan pusat melalui proses yang panjang.
Ketiga, mendorong pemerintah daerah membuka data penerima bansos dengan mengumumkan nama-nama penerima serta menempelkan daftar penerima bansos sembako dan dana tunai di kantor-kantor kelurahan dan desa.
Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses dan mengetahui siapa saja penerima bansos, mengingat banyaknya keluhan terkait distribusi bansos sembako dan dana tunai diterima oleh yang tidak berhak.
Keempat, meminta pemerintah pusat maupun daerah melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bansos, mengingat dampak bantuan sosial kepada masyarakat merupakan hal yang sensitif, sehingga bila ada kesalahan dalam penyaluran berpotensi menimbulkan kekecewaan dan bisa menimbulkan keributan di lapangan.
Sehubungan dengan target pemerintah dalam melakukan rapid test lokal maupun Polymerase Chain Reaction/PCR untuk virus corona yang mencapai 50 ribu-100 ribu orang setiap bulannya, respons Ketua MPR RI sebagai berikut:
Pertama, mendukung pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang saat ini tengah melakukan uji validasi dan registrasi produksi rapid test dan alat PCR agar sesuai dengan standar kesehatan internasional dan target dapat selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan yaitu pada akhir Mei 2020.
Kedua, mendorong pemerintah mengevaluasi prosedur dan mekanisme dilakukannya rapid test beberapa waktu lalu, agar ke depannya rapid test maupun PCR dapat dilakukan secara maksimal dan mencapai target yang sudah ditetapkan.
Ketiga, mendorong pemerintah terhadap 104 jaringan laboratorium untuk pemeriksaan spesimen PCR yang ada saat ini agar dapat dioperasikan seluruhnya, sehingga pemeriksaan hasil dapat lebih cepat dan maksimal.
Keempat, mengharapkan pemerintah dapat memberikan arahan kepada Sumber Daya Manusia/SDM yang akan mengelola alat-alat di laboratorium sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing, guna optimalisasi fungsi laboratorium.
Kelima, mendorong masyarakat dapat bekerjasama dalam mendukung pemerintah mempercepat penjaringan pasien positif covid-19 melalui rapid test maupun PCR yang akan dilakukan. (ikn/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi