jpnn.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons terkait wacana masuknya swasta untuk berbisnis avtur di Indonesia. Dia mengaku tak mempersoalkan masuknya swasta jadi pesaing Pertamina.
Namun, ada syarat yang harus diperhatikan. Erick Thohir menegaskan jangan sampai swasta masuk hanya untuk mendapatkan lisensi impor saja.
BACA JUGA: Terbukti, Harga Avtur Pertamina Tidak Mahal
“Kalau swasta yang produksi avtur silakan saja. Yang tidak boleh cuma minta lisensi impor akhirnya nanti kami yang di BUMN atau di kementerian, banyak ditugaskan menekan impor migas tetapi di pihak lainnya malah impor terus akhirnya kami yang disalahkan lagi,” kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu (4/12/2019) lalu.
Terkait monopoli avtur yang dilakukan Pertamina, Erick mengatakan Kementerian BUMN selalu membuka peluang swasta untuk bersaing. Erick Thohir lantas memberi contoh yang telah dilakukan di sektor lain.
BACA JUGA: Layani Angkutan Haji di Bandara Soetta, Pasokan Avtur Naik 6 persen
"Kemarin contoh di Patimban pak Presiden sudah menyerahkan swasta 100 persen. Dari BUMN Pelindo tidak boleh ikut. Ya tidak ada masalah karena memang Pelindo banyak kerjaan lain," tuturnya.
Mengenai upaya menekan harga avtur agar lebih murah, Erick Thohir mengatakan direksi Pertamina dan pihak maskapai lebih tahu. Yang jelas dia menekankan, swasta boleh masuk untuk produksi avtur, tidak sekadar impor.
BACA JUGA: Pertamina Siapkan Tambahan Avtur di 12 Bandara Embarkasi Haji
Artinya, dia menjelaskan keterlibatan swasta musti dari hulu ke hilir. Dia ingin avtur diproduksi dan diolah di dalam negeri.
Terlebih, sekarang sudah banyak peluang dari sisi bahan baku dengan adanya B30 yang juga bisa dijadikan avtur.
“Tinggal benar-benar mau enggak melakukannya. Karena jangan hanya shortcut, sekadar hanya mencari keuntungan tapi akhirnya kembali merugikan secara keseluruhan konsep yang sedang dibangun oleh bapak presiden. Karena kan kita mau tekan impor migas itu," tandasnya.
Terpisah, Pengamat Energi sekaligus Direktur Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan harga avtur terkesan dan terbukti hanya jadi kambing hitam dan alasan buat masuknya pemain baru avtur di Indonesia.
“Sebagai pemain baru avtur, maka pemain baru sangat bisa dipastikan akan import avtur dan ini bertentangan dengan program pemerintah yang ingin mengurangi defisit migas,” kata Sofyano.
Menurut Sofyano, Pemerintah harus tegas menolak pemain baru avtur jika tak bisa produksi avtur di dalam negeri dan mewajibkan juga untuk memiliki sarana dan fasilitas avtur dan tak boleh sewa dari Pertamina dan mewajibkan pemain baru untuk juga beroperasi di bandara bandara kecil di seluruh NKRI.
“Untuk mengurangi defisit migas sudah saatnya Pemerintah menetapkan Pertamina sebegai agregator BBM jenis Solar dan avtur yang sudah bisa disediakan d idalam negeri karena terkait program B 30,” kata Soyano.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich