jpnn.com, JAKARTA - Polri merespons cepat permintaan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal pemberantasan mafia pelabuhan.
Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak terkait.
BACA JUGA: Warga Serpong Tangsel Kedatangan Tamu Tak Diundang pada Dini Hari, Penghuni Histeris
"Untuk persoalan praktik kecurangan di pelabuhan tentu Polri akan melakukan kerja sama bersama stakeholder terkait," ujar Ramadhan ketika dihubungi, Jumat (12/11).
Perwira dengan pangkat tiga melati di pundak ini menyebut Korps Bhayangkara bakal mengawasi dan menindak berbagai gangguan Kamtibmas di pelabuhan. Apalagi sampai membuat negara mengalami kerugian.
BACA JUGA: Proyek Sumur Resapan di Atas Trotoar, Bang Tigor: Bukan Menyerap Air, APBD yang Diserap
"Sebab, gangguan kamtibmas ini menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dan juga mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional," tegas Ramadhan.
Dia menambahkan bahwa Polri mendukung dan juga berperan dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah upaya pengendalian pandemi Covid-19.
"Peran itu dilakukan dengan prinsip pandemi terkendali, ekonomi bergeliat dan pulih, sehingga target pertumbuhan tercapai," ujar dia.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengaku banyak menemui praktik kecurangan yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Dia pun merasa jengah dengan banyaknya kecurangan tersebut.
Karena itu Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri untuk menindak tegas para mafia yang bermain di pelabuhan itu. (cuy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Elfany Kurniawan