jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan mengisi salah satu jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Nah, menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengingatkan bahwa di dalam mengangkat pejabat pemerintah, banyak kriteria yang harus diperhatikan. Antara lain persoalan integritas dan behaviour.
BACA JUGA: Pernyataan Keras Aktivis FPI Soal Ahok Mau Jadi Bos BUMN
“Sekalipun ini wewenang eksekutif tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan,” kata Syarif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/11).
Anggota Komisi I DPR itu lantas mencontohkan di pilkada, sudah ada pandangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekarang ini bahwa mantan narapidana tidak boleh maju mencalonkan diri. Hal itu juga sudah pernah dilakukan pada pilkada sebelumnya.
BACA JUGA: Analisis Arief Poyuono Gerindra Andai Ahok Pimpin BUMN Energi
Menurut dia, hal itu menjadi contoh bahwa KPU sangat memperhatikan faktor-faktor yang mendapatkan perhatian dari masyarakat. “Jadi, saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu harus betul-betul selektif,” ujar dia.
Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat itu mengingatkan kembali bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. “Tidak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, atau dari partai saya atau dari mana pun, tetapi saat bicara tentang kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan,” kata Syarif.
BACA JUGA: Respons Anak Buah Prabowo Soal Kabar Ahok Jadi Dirut BUMN
“Lihat nanti bagaimana. Kami serahkan kepada pihak eksekutif, tetapi kami ingin tekankan bahwa untuk memilih pejabat publik itu faktor-faktor itu juga jadi pertimbangan,” ujar Wakil Ketua MPR ini. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy