JAKARTA - Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), FGII dan IGI kembali mendatangi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhari, Jakarta untuk memperjuangkan penghapusan pasal 44 ayat 3 dari draft revisi PP 74/2008 tentang guru.
Rencananya, guru-guru dari FSGI, FGII dan IGI akan dipertemukan oleh Komisioner Komas HAM dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh. Namun sampai pukul 12.00 siang, tidak ada kabar dari Mendikbud.
Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti ditemui JPNN di Komnas HAM mengatakan, Kemdikbud sebenarnya sudah ingin mengakomodir permintaan penghapusan pasal tersebut. Hanya tindakannya belum jelas sampai saat ini.
"Katanya mau diakomodir, tapi hasil uji publik sudah selesai. Kita punya peran di uji publik, tapi tidak dilibatkan. Yang kita tuntut, Pasal 44 ayat 3 PP 74 tentang guru dihapuskan dari draft revisi," kata Retno, Rabu (6/2).
Ayat 3 dalam pasal itu merupakan ayat tambahan. Isinya tentang syarat pendirian organisasi profesi guru. Pasal itu mensyaratkan pendirian organisasi guru sama dengan pendirian sebuah partai politik. Contohnya, sebuah organisasi guru di daerah bisa didirikan jika memiliki anggota 25 persen, sedangkan di tingkat nasional, kepengurusan porsentasinya harus 75 persen.
"Katanya ini masukan banyak pihak, siapa? Karena kita tidak pernah kasih masukan. Makanya kita ingin pasal 3 dihapuskan. Kita tidak menolak diatur, tapi jangan mengatur dengan membunuh organisasi guru. Siapa yang bisa penuhi syarat-syarat itu kecuali PGRI, makanya kita menilai ada konspirasi," ungkap Retno.
Nah, karena draft revisi PP belum diteken Presiden, FSGI, FGII dan IGI berharap Komnas HAM memberikan rekomendasi dan mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan pelanggaran HAM dalam PP tersebut, sehingga guru tetap dapat berserikat.(fat/jpnn)
Rencananya, guru-guru dari FSGI, FGII dan IGI akan dipertemukan oleh Komisioner Komas HAM dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh. Namun sampai pukul 12.00 siang, tidak ada kabar dari Mendikbud.
Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti ditemui JPNN di Komnas HAM mengatakan, Kemdikbud sebenarnya sudah ingin mengakomodir permintaan penghapusan pasal tersebut. Hanya tindakannya belum jelas sampai saat ini.
"Katanya mau diakomodir, tapi hasil uji publik sudah selesai. Kita punya peran di uji publik, tapi tidak dilibatkan. Yang kita tuntut, Pasal 44 ayat 3 PP 74 tentang guru dihapuskan dari draft revisi," kata Retno, Rabu (6/2).
Ayat 3 dalam pasal itu merupakan ayat tambahan. Isinya tentang syarat pendirian organisasi profesi guru. Pasal itu mensyaratkan pendirian organisasi guru sama dengan pendirian sebuah partai politik. Contohnya, sebuah organisasi guru di daerah bisa didirikan jika memiliki anggota 25 persen, sedangkan di tingkat nasional, kepengurusan porsentasinya harus 75 persen.
"Katanya ini masukan banyak pihak, siapa? Karena kita tidak pernah kasih masukan. Makanya kita ingin pasal 3 dihapuskan. Kita tidak menolak diatur, tapi jangan mengatur dengan membunuh organisasi guru. Siapa yang bisa penuhi syarat-syarat itu kecuali PGRI, makanya kita menilai ada konspirasi," ungkap Retno.
Nah, karena draft revisi PP belum diteken Presiden, FSGI, FGII dan IGI berharap Komnas HAM memberikan rekomendasi dan mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan pelanggaran HAM dalam PP tersebut, sehingga guru tetap dapat berserikat.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 10 Provinsi Belum Terima Dana BOS
Redaktur : Tim Redaksi