jpnn.com - JAKARTA--Anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto menyatakan, langkah terbaik dalam menyelesaikan masalah KPK, adalah dengan mencabut revisi UU lembaga antikorupsi itu dalam prolegnas. Sebagai gantinya, revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadikan prioritas. Lantaran revisi UU ASN merupakan pintu masuk mengangkat honorer kategori dua (K2) menjadi PNS.
"Ketimbang merevisi UU KPK yang sudah bagus, lebih baik merevisi UU ASN. UU ASN masih banyak kurangnya, jadi itu saja yang diharmonisasi lagi" kata Bambang kepada JPNN, Kamis (25/2).
BACA JUGA: Gara-gara Larangan KPI, Nasib Ludruk dan Srimulat Terancam
Sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg), Bambang mengatakan, Fraksi Gerindra sudah menegaskan untuk menolak revisi UU KPK dan mencabutnya di prolegnas. Ia berharap revisi UU ASN akan diprioritaskan masuk prolegnas.
"Harmonisasi UU ASN tidak akan makan waktu lama. Asalkan semua fraksi setuju revisi UU ASN dimasukkan dalam prolegnas. Sebab, bila tidak direvisi, akan sulit didapatkan payung hukum untuk honorer K2," tegasnya.
BACA JUGA: Kritik Garuda Indonesia, Menteri Marwan Kena Semprot DPR
Dia mengaku heran dengan sikap pemerintah yang suka membuat gaduh. Membuat kebijakan yang tidak penting dan terkesan pencitraan saja. (esy/jpnn)
BACA JUGA: 3 Bus Penuh Polisi Datangi KPK....
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mabes Polri Yakin Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan
Redaktur : Tim Redaksi