jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Ikrar Nusa Bhakti mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut para komisaris bank BUMN sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
"Jokowi bilang komisaris bank BUMN seperti Bank BNI-46 dan Mandiri sudah diuji. Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menguji para komisaris itu," kata Ikrar Nusa Bhakti, di Gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (23/3).
BACA JUGA: Bamsoet Desak Pimpinan DPR Kembalikan Surat Presiden, Ini Alasannya
Dikatakan, cara yang dipakai oleh Jokowi dalam mengangkat komisaris bank BUMN jauh dari slogan revolusi mental yang didengung-dengungkan Jokowi sejak saat kampanye Pilpres 2014.
"Jokowi bilang, revolusi mental pengelola dunia perbankan sangat diperlukan agar bank-bank BUMN menjadi tangguh. Praktiknya, untuk menempatkan komisaris bank BUMN, Jokowi mengangkat komisaris dengan cara yang tidak terukur," ujar Ikrar.
BACA JUGA: Komjen Badrodin Sudah Siap loh...
Menurut Ikrar, tidak mungkin bank BUMN atau perseroan itu bisa tangguh jika kursi jajaran komisaris di BUMN hanya menjadi ajang bagi kekuasaan.
"Dan bagi-bagi kekuasaan itu justru lebih menguntungkan orang-orang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Sedikit porsi untuk kelompok Projo (relawan pro Jokowi, red)," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Ini Omongan JK soal Negara-negara yang Gampang Digarap ISIS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lee Kuan Yew Wafat, Megawati Merasa Kehilangan Mentor
Redaktur : Tim Redaksi