JAKARTA - Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selalu menjadi isu panas karena melibatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang. Namun kali ini, tekad pemerintah sudah bulat untuk mengambil alih Inalum.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, pemerintah akan berpatok pada master agreement antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) bahwa kepemilikan Inalum akan beralih ke tangan Indonesia pada 31 Oktober 2013 nanti. "Jadi, nanti seluruh aset Inalum akan menjadi milik Indonesia," ujarnya Jumat (18/1).
Sebagaimana diketahui, kepemilikan Inalum saat ini terbagi antara pemerintah Indonesia (41,12 persen) dengan konsorsium swasta-pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium (58,88 persen). Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 7 Juli 1975 di Tokyo, pengaturan kerja sama tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2013.
Selama ini pemerintah Jepang terus berkali-kali menyatakan keinginannya untuk tetap dilibatkan dalam pengelolaan Inalum. Bagi Jepang, Inalum memang sangat strategis. Saat ini, dari total produksi aluminium sebanyak 250.000 ton per tahun, 150.000 ton diantaranya diekspor ke Jepang untuk memenuhi kebutuhan industri elektronik dan otomotif di Negeri Matahari Terbit tersebut.
Sementara itu, 100.000 ton lainnya dialokasikan untuk kebutuhan industri Indonesia. Padahal, saat ini kebutuhan aluminium untuk industri di Indonesia mencapai 300.000 ton dan terus naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, setiap tahun Indonesia harus mengimpor sekitar 200.000 ton aluminium.
Menurut Hadiyanto, dalam rangka pengambilalihan Inalum, pemerintah sudah menyiapkan dana untuk membeli saham yang dimiliki Nippon Asahan Aluminium. Pada 2012, pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 2 triliun dan tahun ini akan ditambah Rp 5 triliun. "Jadi, totalnya Rp 7 triliun," katanya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, sebagai aset milik negara, dirinya berharap agar pengelolaan Inalum bisa dilakukan oleh BUMN yang merupakan representasi negara. "Menurut saya, sebaiknya (pengelolaan Inalum) diserahkan ke BUMN," ujarnya.
Menurut Dahlan, dua aset utama Inalum, yakni pabrik aluminium dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan II 600 megawatt (MW), akan sangat baik jika bisa dikelola oleh BUMN. "Bisa PLN, bisa juga BUMN tambang seperti (PT) Antam atau (PT) Timah," katanya. (owi)
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, pemerintah akan berpatok pada master agreement antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) bahwa kepemilikan Inalum akan beralih ke tangan Indonesia pada 31 Oktober 2013 nanti. "Jadi, nanti seluruh aset Inalum akan menjadi milik Indonesia," ujarnya Jumat (18/1).
Sebagaimana diketahui, kepemilikan Inalum saat ini terbagi antara pemerintah Indonesia (41,12 persen) dengan konsorsium swasta-pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium (58,88 persen). Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 7 Juli 1975 di Tokyo, pengaturan kerja sama tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2013.
Selama ini pemerintah Jepang terus berkali-kali menyatakan keinginannya untuk tetap dilibatkan dalam pengelolaan Inalum. Bagi Jepang, Inalum memang sangat strategis. Saat ini, dari total produksi aluminium sebanyak 250.000 ton per tahun, 150.000 ton diantaranya diekspor ke Jepang untuk memenuhi kebutuhan industri elektronik dan otomotif di Negeri Matahari Terbit tersebut.
Sementara itu, 100.000 ton lainnya dialokasikan untuk kebutuhan industri Indonesia. Padahal, saat ini kebutuhan aluminium untuk industri di Indonesia mencapai 300.000 ton dan terus naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, setiap tahun Indonesia harus mengimpor sekitar 200.000 ton aluminium.
Menurut Hadiyanto, dalam rangka pengambilalihan Inalum, pemerintah sudah menyiapkan dana untuk membeli saham yang dimiliki Nippon Asahan Aluminium. Pada 2012, pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 2 triliun dan tahun ini akan ditambah Rp 5 triliun. "Jadi, totalnya Rp 7 triliun," katanya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, sebagai aset milik negara, dirinya berharap agar pengelolaan Inalum bisa dilakukan oleh BUMN yang merupakan representasi negara. "Menurut saya, sebaiknya (pengelolaan Inalum) diserahkan ke BUMN," ujarnya.
Menurut Dahlan, dua aset utama Inalum, yakni pabrik aluminium dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan II 600 megawatt (MW), akan sangat baik jika bisa dikelola oleh BUMN. "Bisa PLN, bisa juga BUMN tambang seperti (PT) Antam atau (PT) Timah," katanya. (owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Siap Operasi Pasar
Redaktur : Tim Redaksi