PEKANBARU--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyodorkan salah satu BUMD yang bergerak di Minyak dan Gas (Migas), PT Riau Petroleum untuk merebut pengelolaan seluruh areal Blok Siak dari PT CPI yang akan berakhir masa kontraknya pada November 2013 mendatang. Prosesnya sendiri saat ini tinggal menunggu hasil verifikasi Kementerian ESDM untuk mengeluarkan rekomendasi Join Study.
Sehingga rekomendasi SKK Migas yang menyatakan kalau CPI tetap akan mengelola dua areal dan Pemprov hanya satu areal belumlah menjadi sebuah keputusan karena prosesnya masih panjang. “Kita minta sesegera mungkin pusat melalui Kementerian ESDM mengeluarkan surat agar dilakukan Join Study, dan kita dalam proposal yang sudah diajukan sangat serius mengelola seluruh areal, bukan satu areal saja atau dipecah-pecah,” ujar Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau, Burhanuddin menjawab Riau Pos (Grup JPNN), Kamis (30/5).
Join Study sendiri merupakan upaya kelembagaan sesuai prosedural sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat, dimana jika ada daerah yang berminat mengelola blok Migas dalam hal ini pemerintah maka wajib dilakukan proses tersebut. Dimana diawali dengan pengajuan kepada pusat berupa proposal, dan kata Burhanuddin hal tersebut sudah dipenuhi.
Karena Blok Migas sendiri boleh dikelola Badan Usaha (BU) dan Badan Usaha Tetap (BUT). Untuk melaksanakan Join Study, antara daerah (Pemprov) dengan BUMD yang ditunjuk (Riau Petroleum) bersama Kementrian ESDM serta partner dan lembaga yang akan ditunjuk pemerintah pusat dalam melihat kesiapan Pemda.
“Keseriusan kita juga sudah dilakukan dengan menyiapkan SDM yang profesional, maintenance, penguatan di seluruh bidang BUMD tersebut dan melaksanakan Join Venture (JV) beberapa bulan lalu terkait dukungan finansial. Jadi tinggal menunggu keputusan,” sambungnya.
Blok Siak yang memiliki asumsi cadangan sebesar 10.000 MSTB (Million Standar Ton Barrel) terdiri dari empat areal wilayah potensial. Yakni Rohil, Kampar, Bengkalis dan Rohul. Berdasarkan data dari Biro Ekonomi Setdaprov Riau, potensi yang sudah terlihat saat ini ada di Rohil dengan 39 sumur dan Kampar 22 sumur.
Potensi di dua Kabupaten tersebut, lanjut Burhanuddin sebesar 2.500 barel per hari, dimaan 60 persen berada di Rohil dan 40 persen berada di Kampar. “Dengan luas wilayah di beberapa areal tersebut, memang ada sumur yang belum diproduksi karena belum dilakukan pengeboran. Bengkalis dan Rohul juga punya potensi 10.000 MSTB,” bebernya.
Intinya, lanjut pria yang akrab disapa Boy tersebut menceritakan potensi di empat Kabupaten tersebut sangatlah besar dan memang masih banyak pula yang belum digarap secara keseluruhan. Dengan cadangan yang akan dieksploitasi sangat besar itulah, maka melalui Riau Petroleum berharap segera ada surat balasan dari proposal yang sudah diajukan untuk dilaksanakannya Join Study.
Karena dari Join Study pulalah, dapat diputuskan Kementrian ESDM apakah akan dilaksanakan reguler tender atau penawaran langsung. Karena untuk diketahui wilayah Migas yang sudah berakhir masa pengelolaannya harus dikembalikan kepada pemerintah dan menjadi wilayah terbuka sehingga baru bisa dilaksanakan Join Study.
“Dalam Join Study, penawaran langsung inilah yang ingin kita kejar. Dengan segala penguatan yang sudah dilakukan, Pemprov tentu optimis dapat merebut pengelolaan,” tegasnya.(egp)
Sehingga rekomendasi SKK Migas yang menyatakan kalau CPI tetap akan mengelola dua areal dan Pemprov hanya satu areal belumlah menjadi sebuah keputusan karena prosesnya masih panjang. “Kita minta sesegera mungkin pusat melalui Kementerian ESDM mengeluarkan surat agar dilakukan Join Study, dan kita dalam proposal yang sudah diajukan sangat serius mengelola seluruh areal, bukan satu areal saja atau dipecah-pecah,” ujar Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau, Burhanuddin menjawab Riau Pos (Grup JPNN), Kamis (30/5).
Join Study sendiri merupakan upaya kelembagaan sesuai prosedural sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat, dimana jika ada daerah yang berminat mengelola blok Migas dalam hal ini pemerintah maka wajib dilakukan proses tersebut. Dimana diawali dengan pengajuan kepada pusat berupa proposal, dan kata Burhanuddin hal tersebut sudah dipenuhi.
Karena Blok Migas sendiri boleh dikelola Badan Usaha (BU) dan Badan Usaha Tetap (BUT). Untuk melaksanakan Join Study, antara daerah (Pemprov) dengan BUMD yang ditunjuk (Riau Petroleum) bersama Kementrian ESDM serta partner dan lembaga yang akan ditunjuk pemerintah pusat dalam melihat kesiapan Pemda.
“Keseriusan kita juga sudah dilakukan dengan menyiapkan SDM yang profesional, maintenance, penguatan di seluruh bidang BUMD tersebut dan melaksanakan Join Venture (JV) beberapa bulan lalu terkait dukungan finansial. Jadi tinggal menunggu keputusan,” sambungnya.
Blok Siak yang memiliki asumsi cadangan sebesar 10.000 MSTB (Million Standar Ton Barrel) terdiri dari empat areal wilayah potensial. Yakni Rohil, Kampar, Bengkalis dan Rohul. Berdasarkan data dari Biro Ekonomi Setdaprov Riau, potensi yang sudah terlihat saat ini ada di Rohil dengan 39 sumur dan Kampar 22 sumur.
Potensi di dua Kabupaten tersebut, lanjut Burhanuddin sebesar 2.500 barel per hari, dimaan 60 persen berada di Rohil dan 40 persen berada di Kampar. “Dengan luas wilayah di beberapa areal tersebut, memang ada sumur yang belum diproduksi karena belum dilakukan pengeboran. Bengkalis dan Rohul juga punya potensi 10.000 MSTB,” bebernya.
Intinya, lanjut pria yang akrab disapa Boy tersebut menceritakan potensi di empat Kabupaten tersebut sangatlah besar dan memang masih banyak pula yang belum digarap secara keseluruhan. Dengan cadangan yang akan dieksploitasi sangat besar itulah, maka melalui Riau Petroleum berharap segera ada surat balasan dari proposal yang sudah diajukan untuk dilaksanakannya Join Study.
Karena dari Join Study pulalah, dapat diputuskan Kementrian ESDM apakah akan dilaksanakan reguler tender atau penawaran langsung. Karena untuk diketahui wilayah Migas yang sudah berakhir masa pengelolaannya harus dikembalikan kepada pemerintah dan menjadi wilayah terbuka sehingga baru bisa dilaksanakan Join Study.
“Dalam Join Study, penawaran langsung inilah yang ingin kita kejar. Dengan segala penguatan yang sudah dilakukan, Pemprov tentu optimis dapat merebut pengelolaan,” tegasnya.(egp)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiket Promo Lebaran Dijual Rp10 Ribu
Redaktur : Tim Redaksi