jpnn.com, BANDUNG - Pasangan calon Gubernur Jabar nomor urut 1 Rindu (Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum) memastikan rencana pembangunan di Jawa Barat harus sesuai dengan tata ruang wilayah.
Hal itu untuk mengantisipasi dan mengendalikan terjadinya bencana alam, seperti banjir, longsor, pergerakan tanah dan sebagainya.
BACA JUGA: Model Rambut Kang Emil dan Fadli Zon Masuk Top Collection
“Jika tidak sesuai tata ruang, maka izinnya jangan dikeluarkan, ini untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan,” kata Kang Emil di Bandung, Kamis, (22/3).
Menanggapi banjir bandang di kawasan Cicaheum, Kota Bandung pada Selasa, (20/3) lalu, menurut dia, penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Cipamokolan, Kabupaten Bandung.
BACA JUGA: Di Depan Surya Paloh, Ridwan Kamil Singgung Mahar Politik
Jika sungai itu kondisinya baik, maka akan mampu menampung volume air hujan yang tinggi. Karena itu, saat kondisi sungai tak mampu menampung air, maka air itu meluap dan turun hingga ke kota Bandung.
Banjir limpahan yang disertai lumpur itu juga berasal dari perkebunan di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang disapu oleh luapan air Cipamokolan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perkebunan yang rusak disapu air luapan dari Sungai yang berada di kawasan Soreang itu,
BACA JUGA: Seperti Bang Toyib, Ridwan Kamil Sudah Seminggu Tidak Pulang
Nah, agar peristiwa itu tak terulang, jika dirinya terpilih sebagai gubernur, Emil memastikan bahwa setiap kabupaten/ kota memiliki RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)/ zonasi sesuai dengan Undang-undang.
Sementara itu, khusus untuk penataan wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU), sesuai dengan Perda khusus KBU No. 2 Tahun 2016, menurut Kang Emil itu adalah kewenangan Provinsi.
Untuk itu Pemprov Jabar akan melakukan kolaborasi dengan lembaga lain seperti PVMBG, BMKG, LAPAN, dan lembaga lainnya untuk memetakan kawasan rawan bencana dan mengantisipasinya.
“Jangan sampai terjadi perubahan alih fungsi lahan di kawasan tersebut yang tidak hanya merusak lingkungan di sekitar KBU, tapi juga akan membuat bencana di daerah cekungan Bandung,” imbuhnya.
Agar pembangunan tata ruang terus terpantau, Rindu menggagas pembentukan satgas pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan aparat penegak hukum, komunitas, dan lain-lain untuk sama-sama mengawasi KBU.
“Ditambah aplikasi untuk memantau kesesuaian tata ruang berbasis GIS (Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis ) yang bisa diakses publik,” tandas dia.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kang Emil Sesumbar Sudah Kantongi 80 Persen Dukungan
Redaktur & Reporter : Yessy