"Di negara ini, ada pemerintah dan DPR sebagai saluran resmi aspirasi para buruh yang notebene juga rakyat. Tapi karena saluran resmi ini mengalami ketersumbatan permanen, maka aspirasi buruh bersama mahasiswa luber ke pusat-pusat kekuasaan dan wilayah publik," kata Rizal Ramli, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (1/5).
Terjadinya pengalihan saluran aspirasi tersebut, menurut Rizal, tidak bisa dipahami hanya sebagai ritual dari para buruh dan mahasiswa sebab aspirasi yang mereka bawa makin memperlihatkan substansial.
"Pergeseran pergerakan buruh dari semula bersifat instan dan normatif kepada suatu pergerakan politik yang dilakukan bersama mahasiswa merupakan sebuah pergerakan yang cukup siginifikan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dimasa datang. Ini jangan dianggap enteng," tegas Rizal Ramli.
Hal tersebut dilihat dari isu yang mereka bawa antara lain menuntut jaminan sosial segera direalisasi, penghapusan outsourcing dan dicabutnya Peraturan Kemenakertrans nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
"Cara menghitung upah minimum regional ternyata tidak memadai untuk hidup layak di Indonesia. Hari ini jutaan buruh di seluruh Indonesia menuntut Permen itu dicabut. Kalau itu tidak direspon, para buruh dan mahasiswa bertekad untuk nginap di depan Istana Negara," ungkap pendiri Rumah Perubahan 2.0 itu.
Dikatakannya, dari dulu hingga sekarang pemerintah Indonesia tetap bersikap neolib dalam mengeluarkan berbagai kebijakan yang selalu menguntungkan kapitalis sekaligus dengan menginjak rakyat dan buruh.
"Akibatnya, prilaku kapitalis juga merampas hajat hidup orang banyak dan itu hasil persekongkolan antara pemerintah berkuasa dengan para kapitalis," tegas Rizal Ramli. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soroti Pengupahan, DPR Janji Dengarkan Aspirasi Buruh
Redaktur : Tim Redaksi