JAKARTA - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli minta DPR mengefektifkan fungsi tim monitoring yang ada untuk memastikan dana yang dialokasikan untuk Papua benar-benar bermanfaat buat warga di tingkat bawah. Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai sekitar Rp32 triliun ternyata tidak dirasakan masyarakat, khususnya yang ada di pedalaman.
“Saya sering kedatangan teman dari Papua menyampaikan keluhan seputar kehidupan warga Papua yang masih jauh dari tingkat sejahtera. Ini sangat ironis. Papua punya kekayaan alam yang sangat berlimpah. Setiap tahun pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar, tapi warga Papua tidak bisa menikmati secara layak,” ujar Rizal Ramli, Selasa (25/6).
Tokoh Papua di Jakarta Alpius Pakage mengatakan, warga boleh dikatakan tidak memperoleh obat-obatan di Puskesmas atau rumah sakit di Nabire. "Mereka selalu tanya, apa dana untuk kesehatan di Papua memang tidak dianggarkan? Kalau dianggarkan, kenapa kami di daerah tidak bisa berobat secara layak? Di mana macetnya? Siapa yang harus dikejar, Pemda atau Pemerintah Pusat? Kami di Papua ibarat ayam yang mati di lumbung padi,” kata Rizal mengutip Pakage.
Menurut dia, kesulitan yang dialami masyarakat Papua nyaris merata di setiap lini kehidupan. Selain soal kesehatan, masyarakat juga tidak memperoleh sekolah atau pendidikan yang memadai. Begitu juga dengan akses ke berbagai layanan sosial yang mendasar lainnya dan sarana infrastruktur lain yang masih jauh dari memadai.
Sehubungan dengan itu, Rizal Ramli minta DPR harus membuat indikator untuk mengukur hasil kerja tim monitoring yang sudah ada agar bisa diketahui rakyat. Pasalnya, selama ini rakyat tidak pernah tahu apa saja hasil monitoring yang dilakukan tim ini. Yang paling utama, lanjut dia, jangan sampai besarnya anggaran yang dialokasikan di lapangan justru digunakan untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Menurut saya, ini masalah yang sangat serius. Saya khawatir ini ibarat bom waktu. Jika masyarakat Papua terus-menerus merasa diperlukan secara tidak adil, tuntutan merdeka akan dengan mudah kembali mencuat ke permukaan. Kita tidak menghendaki NKRI terpecah-belah karena salah urus para pemimpinnya,” harap Rizal Ramli. (fas/jpnn)
“Saya sering kedatangan teman dari Papua menyampaikan keluhan seputar kehidupan warga Papua yang masih jauh dari tingkat sejahtera. Ini sangat ironis. Papua punya kekayaan alam yang sangat berlimpah. Setiap tahun pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar, tapi warga Papua tidak bisa menikmati secara layak,” ujar Rizal Ramli, Selasa (25/6).
Tokoh Papua di Jakarta Alpius Pakage mengatakan, warga boleh dikatakan tidak memperoleh obat-obatan di Puskesmas atau rumah sakit di Nabire. "Mereka selalu tanya, apa dana untuk kesehatan di Papua memang tidak dianggarkan? Kalau dianggarkan, kenapa kami di daerah tidak bisa berobat secara layak? Di mana macetnya? Siapa yang harus dikejar, Pemda atau Pemerintah Pusat? Kami di Papua ibarat ayam yang mati di lumbung padi,” kata Rizal mengutip Pakage.
Menurut dia, kesulitan yang dialami masyarakat Papua nyaris merata di setiap lini kehidupan. Selain soal kesehatan, masyarakat juga tidak memperoleh sekolah atau pendidikan yang memadai. Begitu juga dengan akses ke berbagai layanan sosial yang mendasar lainnya dan sarana infrastruktur lain yang masih jauh dari memadai.
Sehubungan dengan itu, Rizal Ramli minta DPR harus membuat indikator untuk mengukur hasil kerja tim monitoring yang sudah ada agar bisa diketahui rakyat. Pasalnya, selama ini rakyat tidak pernah tahu apa saja hasil monitoring yang dilakukan tim ini. Yang paling utama, lanjut dia, jangan sampai besarnya anggaran yang dialokasikan di lapangan justru digunakan untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Menurut saya, ini masalah yang sangat serius. Saya khawatir ini ibarat bom waktu. Jika masyarakat Papua terus-menerus merasa diperlukan secara tidak adil, tuntutan merdeka akan dengan mudah kembali mencuat ke permukaan. Kita tidak menghendaki NKRI terpecah-belah karena salah urus para pemimpinnya,” harap Rizal Ramli. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LSM Disebut-sebut Ikut Jadi Calo CPNS
Redaktur : Tim Redaksi