jpnn.com, JAKARTA - Pengamat dan Filsuf Rocky Gerung mengkritisi kebijakan pemerintah yang ingin menuju new normal.
Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki data autentik tentang titik-titik penyebaran Covid-19.
Dia khawatir, kejadian yang menimpa Prancis terjadi di Indonesia. Mengingat Indonesia belum punya data akurat.
"Baru sehari Prancis membuka sekolah, langsung puluhan siswa dan guru terpapar Covid-19. Padahal Prancis mengambil kebijakan tersebut setelah melakukan kajian dan pemetaan episentrum Covid-19. Akhirnya Perancis menutup kembali sekolah-sekolah," kata Rocky dalam akun YouTube Trilogi TV baru-baru ini.
BACA JUGA: Pemerintah akan Berdamai dengan Covid-19, Rocky Gerung: Jadi di Mana Otaknya?
Rocky menilai, Indonesia sekarang ada dalam darurat akal sehat karena reaksi pemerintah terhadap krisis.
Pemerintah makin membentengi diri dari kritik. Salah satu cara yang ditempuh dengan menaikkan logo merah putih, logo presiden di kantong bansos untuk menakut-nakuti Covid-19.
BACA JUGA: Ini 10 Fakta tentang New Normal, Nomor 7 Paling Menakutkan
"Jadi kalau bansosnya ada logo presiden dan merah putih, Covid-19 langsung kabur. Kan jadi begjtu mitosnya karena pemerintah tidak mau mendengarkan keterangan ahli, ilmuwan, tenaga medis, saintis, epidemiologis," tuturnya.
Para ahli ini, lanjut Rocky, butuh data pemerintah supaya peneliti virus bisa mempelajari karakter lokal virus karena pasti berbeda dengan di China dan Amerika.
Sedangkan epidemiologis butuh data untuk membuat hotspot penyebaran Covid-19 tetapi data itu tidak ada.
Pemerintah, menurut Rocky hanya melihat negara-negara lain sudah mulai melonggarkan karantina.
Namun, pemerintah lupa negara-negara itu melonggarkan karena sudah dapat data statistiknya dan mengetahui di mana episentrum Covid-19 lewat rapid test.
"Di Indonesia karena tidak ada data malah dilonggarkan. Kan jadi terbalik jalan pemikirannya (pemerintah)!. Mencari pasien saja tidak bisa kok, eh sekarang mau berdamai dengan Covid-19," kritiknya.
Dia menyarankan pemerintah untuk lebih mendengar masukan dari berbagai pihak dalam menangani wabah corona.
Pemerintah diminta tidak alergi dengan kritikan. Sebab, mengganggu kekuasaan itu adalah tugas warga negara agar kerja penguasa benar.
"Tidak mungkin masyarakat bilang lancar karena faktanya pemerintah tergagap-gagap menangani Covid-19. Saya juga begitu, saya menegur jalan pemikiran pemerintah yang keliru. Bukan berarti saya mau makar," tegasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad