jpnn.com, JAKARTA - Pengajar Filsafat dan Etika Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis menyebut demokrasi di Indonesia mulai terancam dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dia menyebut penguasa mulai mencoba mengibiri peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai berupaya membangun dinasti politik.
BACA JUGA: Video Bintang Emon soal Cara Tutupi Dosa Masa Lalu & Dinasti Dihapus, Ada Intimidasi?
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara diskusi bertema Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11).
"Penguasa tanpa malu mencoba membangun dinasti keluarga dan kekuasaan keluarga," kata dia.
BACA JUGA: Biaya Haji 2024: Pemerintah Usulkan BPIH Rp 105 Juta per Orang
Adapun, tokoh yang hadir dalam diskusi ialah para pakar hukum tata negara seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, dan Refly Harun.
Diskusi yang sama juga dihadiri peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, hingga Guru Besar IPB University Rokhmin Dahuri.
BACA JUGA: Inilah Dalih Firli Bahuri Mangkir dari Panggilan Polisi soal Kasus Pemerasan, Hmmm
Romo Magnis mengatakan kondisi demokrasi di Indonesia seharusnya membuat publik menangkap terjadi ketidakberesan.
Menurutnya, menjadi gawat ketika publik merasa kondisi Indonesia yang terancam KKN biasa saja dan mewajarkan.
"Kalian tahu itu tidak beres dan coba-coba kita masih bisa mengerti itu, tetapi tidak beres dan kita di tangan orang seperti itu, ya, berbahaya juga. Ada ancaman terhadap independensi yustisi di Indonesia itu gawat," kata Romo Magnis.
Romo Magnis sebenarnya sudah ragu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika tidak mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) atas UU KPK.
Dia mengaku bersama 70 orang ke Istana untuk menghadap Jokowi. Tujuannya ingin UU KPK yang baru dibatalkan lewat Perppu.
“Saya tidak terlalu banyak berbicara di situ, presiden mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada orang seperti Emir Salim, sahabat saya Almarhum Azyumardi Azra dan selama dua jam kami minta presiden supaya pakai Perppu,” kata Romo Magnis.
Menurut dia, Perppu itu penting agar membuat KPK kembali kuat dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Namun, dia menyayangkan Presiden Jokowi tidak menghiraukan permintaan para tokoh bangsa.
“Presiden mendengarkan tetapi tidak menghiraukan. Di situ saya mulai ragu-ragu. Kok, kepentingan apa untuk mengebiri KPK,” kata Romo Magnis. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan