jpnn.com, JAKARTA - Rosaline Irene Rumaseuw mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani bergerak untuk menyelesaikan dugaan rasuah di Papua.
Menurut Caleg DPR RI Dapil Papua Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, sampai saat ini KPK belum menunjukkan langkah serius untuk memberantas korupsi di Bumi Cenderawasih.
BACA JUGA: Menyedihkan, 2019 Dibuka dengan OTT Terkait Fee Proyek Infrastruktur
Rosaline menyampaikan permintaan itu saat menjadi pembicara pada seminar nasional bertajuk Bersama Untuk Indonesia yang digelar Spesialisasi Mahasiswa Anti Korupsi (SIMAK ) Institut STIAMI di Jakarta, Selasa (29/1).
Tokoh perempuan Papua itu meminta KPK tidak hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa.
BACA JUGA: Survei: Isu Korupsi dan Lapangan Kerja Perhatian Terbesar Milenial
"Wilayah Indonesia itu bukan hanya Jawa, tetapi juga meliputi Papua. KPK perlu juga melakukan tindakan yang serius untuk para pejabat di Papua dalam konteks Bersama Untuk Indonesia. Sebab, sudah banyak aduan masyarakat Papua ke KPK terkait tindak pidana korupsi," kata Irene.
BACA JUGA: Mbak Grace PSI Pasang Gembok di Monumen Kejujuran
Dia menambahkan, ibu memiliki peran penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi di keluarga.
Menurut dia, hal itu berguna untuk mencegah korupsi. Irene menjelaskan, nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan sejak dini terhadap anak memiliki arti sangat penting.
"Selain perlu pencegahan melalui sistem yang baik dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia, yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari ibu dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai agama terhadap anak-anak kita," tegas Rosaline.
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo yang menjadi keynote speaker mengapresiasi langkah SIMAK Institut STIAMI menggelar seminar bertema pencegahan korupsi.
"Semoga apa yang adik-adik lakukan menginspirasi yang lain atas kepedulian pada nasib bangsa dan negara ini ke depan," kata pria yang karib disapa Bamsoet itu.
Bamsoet menambahkan, korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus diperangi oleh semua pihak..
Dia mengaku sangat prihatin dengan semakin banyak kepala daerah yang terkena OTT KPK.
Menurut dia, hal itu tidak terlepas dari biaya politik saat ini sangat mahal.
"Ke depannya perlu kajian yang mendalam apakah pemilihan secara langsung ini perlu kita pertahankan atau kembali dipilih melalui DPRD. Ini bisa menekan biaya politik dan menekan praktik-praktik korupsi," kata Bamsoet. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sistem Belum Sempurna, Banyak Kada Korupsi agar Kian Kaya
Redaktur & Reporter : Ragil