Rosan Bertemu Dubes dan Menteri Kantor Kabinet Inggris, Bahas Kerja Sama Multisektor

Kamis, 16 Mei 2024 – 19:22 WIB
Pertemuan Ketua TKN Prabowo-Gibran yang juga mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Perkasa Roeslani bersama Duta Besar Kerajaan Inggris Raya untuk Indonesia Dominic Jermey dan Menteri Kantor Kabinet Inggris, John Glen. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua TKN Prabowo-Gibran yang juga mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Perkasa Roeslani menggelar pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Inggris Raya untuk Indonesia Dominic Jermey dan Menteri Kantor Kabinet Inggris, John Glen.

Rosan mengungkapkan pertemuan yang digelar di Jakarta pada 14 Mei 2024 itu membahas tentang peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, transisi energi hijau, dan investasi dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

BACA JUGA: Pemilu Selesai, Rosan Ajak Semua Pihak Bersatu dan Berjuang untuk Indonesia Emas

“Inggris adalah salah satu mitra strategis Indonesia di benua Eropa. Kolaborasi bilateral yang apik akan saling menguatkan kedua negara dan membuka berbagai peluang yang berkelanjutan,” ujar mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) itu di Jakarta, Kamis (16/5).

Hadir dalam pertemuan itu, Deputi Principal Private Secretary Ophelia Brook dan Special Advisor Mark McClelland.

BACA JUGA: RUMI: Rosan Roeslani Tokoh Potensial Bagi Masa Depan Indonesia

Seperti diketahui, Inggris menghadapi tantangan besar, khususnya dalam merancang kebijakan ekonomi hijau.

Sebagai negara empat musim di benua Eropa, Inggris membutuhkan pasokan energi yang lebih tinggi dibanding negara-negara tropis seperti Indonesia.

BACA JUGA: Rosan Roeslani Didukung Penuh jadi Ketua Paguyuban Solidaritas Nasional

Ketergantungan negara itu pada penggunaan energi dan mineral harus disesuaikan dengan permintaan mineral dunia yang diatur dalam “Critical Mineral Strategy.”
Kebijakan ini mengatur tentang ekspor mineral litium, grafit, kobalt, dan nikel agar tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Berbeda dengan Inggris, Indonesia menetapkan kebijakan ekonomi hijau dalam bentuk sustainable finance policy.

Prinsip kebijakan ini mengatur tentang upaya investasi jangka panjang, pengembangan penelitian, dan penerapan strategi finansial berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh dari industri jasa keuangan bagi program yang mencakup tiga aspek, yaitu kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. (flo/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler