JAKARTA--Wakil Presiden Boediono meminta publik tidak menyalahartikan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi jelang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya pemberian BLSM tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik seperti yang dituding sejumlah pihak.
"Barangkali perlu dipikirkan bahwa kalau 150 ribu empat bulan itu enggak ada artinya bagi konstituen kita. Publik kita itu sudah sangat cerdas, jadi uang seperti itu tidak ada artinya untuk pengaruhi pilihan-pilihan mereka," ujar Boediono dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, (18/6).
Menurut Wapres, empat bulan adalah waktu yang cukup bagi pemerintah untuk memberikan BLSM karena empat bulan dianggap sebagai masa shock masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain itu, tuturnya, ada program-program lainnya yang juga akan membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi seperti pemberian raskin, beasiswa untuk siswa miskin dan program keluarga harapan (PKH).
"Ini tidak ada aspek politik atau sebagainya. Ini data masyarakat yang mendapat kompensasi berdasarkan survei objektif dari BPS. Barangkali tidak perlu dikhawatirkan karena itu berarti kita tidak menghargai kecerdasan dari masyarakay kita yang sudah sangat rasional dalam memilih," tukas Wapres. (flo/jpnn)
"Barangkali perlu dipikirkan bahwa kalau 150 ribu empat bulan itu enggak ada artinya bagi konstituen kita. Publik kita itu sudah sangat cerdas, jadi uang seperti itu tidak ada artinya untuk pengaruhi pilihan-pilihan mereka," ujar Boediono dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, (18/6).
Menurut Wapres, empat bulan adalah waktu yang cukup bagi pemerintah untuk memberikan BLSM karena empat bulan dianggap sebagai masa shock masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain itu, tuturnya, ada program-program lainnya yang juga akan membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi seperti pemberian raskin, beasiswa untuk siswa miskin dan program keluarga harapan (PKH).
"Ini tidak ada aspek politik atau sebagainya. Ini data masyarakat yang mendapat kompensasi berdasarkan survei objektif dari BPS. Barangkali tidak perlu dikhawatirkan karena itu berarti kita tidak menghargai kecerdasan dari masyarakay kita yang sudah sangat rasional dalam memilih," tukas Wapres. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Polwan Berjilbab, Kepolisian Dengar Masukan Masyarakat
Redaktur : Tim Redaksi