JAKARTA - Klaim Pemerintah bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Tembakau sudah final dan menunggu persetujuan Presiden dinilai oleh Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia (MPKKI) sebagai statement sepihak. MPKKI menilai, aturan itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pedesaan dan merugikan petani tembakau.
Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran mengatakan, aturan itu bukan untuk mengendalikan namun bakal menghancurkan industri kretek nasional. Menurutnya, petani tembakau lokal semakin terancam dengan terus meningkatnya impor tembakau dan hilangnya pasar tembakau akibat tutupnya ribuan pabrik kretek lokal.
"Gappri menilai RPP tersebut berpotensi membunuh industri kretek nasional dan masyarakat tembakau," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/5). Dia menambahkan, sebelum RPP diberlakukan saja kematian industri kretek nasional terus terjadi karena regulasi yang menekan industri ini.
Berdasarkan data Gappri, tahun 2009 jumlah pabrik rokok kretek nasional lebih dari 5.000. Saat ini 2012 hanya tinggal 1.000 pabrik. “Jadi pemerintah sedang menggali lubang bagi kematian industri kretek nasional. Ini genosida kretek di negeri sendiri,” kata Ismanu.
Menurutnya, kecurigaan itu bukan tanpa dasar. Sebab dalam draft RPP dicantumkan pasal yang mendorong dilakukannya substitusi tanaman tembakau. Ismanu menganggap hal itu sama dengan menghilangkan tanaman tembakau. "Namun hingga saat ini kami masih menunggu jawaban Pemerintah atas surat keberatan kami,” terangnya.
Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai pertemuan lintas kementerian di Kantor Kementerian Kesehatan (19/4/) lalu menyatakan bahwa draft RPP Tembakau sudah final dan tinggal dibawa ke rapat kabinet. Namun MPKKI menolak klaim tersebut, karena sejauh ini usulan stake holders industri rokok kretek nasional dan masyarakat tembakau banyak yang belum diakomodir.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Laba Melorot, Intiland Tetap Luncurkan Proyek Baru
Redaktur : Tim Redaksi