Hanya saja mereka meminta jaminan pemerintah untuk tidak memperlambat pembayaran layanan kesehatan yang sudah diberikan kepada pasien.
"Pemerintah mengatakan masih kurang 86.421 bed kelas III untuk kebutuhan BPJS 2014. ARSSI siap menyediakannya, dengan syarat pembayarannya harus memadai. Jangan juga ditunda-tunda seperti pembayaran Jamkesmas," kata Ketua ARSSI Dr Mus Aida dalam rapat dengar pendapat Panja Jamkesmas Komisi IX DPR RI, Senin (1/10).
Memadai di sini, terangnya, harus bisa membayar tenaga medis, alat/bahan kesehatan, dan mesti ada sisa dari kegiatan layanan kesehatan. Sebab, untuk pengadaan 86.421 bed itu, rumah sakit swasta harus mengeluarkan investasi yang tidak sedikit.
"Rumah sakit swasta harus tetap berorientasi profit karena kami sifatnya mandiri. Karena itu, kalau investasi yang kami keluarkan tidak kembali lantaran pemerintah membayar selalu terlambat, bisa-bisa banyak rumah sakit swasta yang bangkrut," tuturnya.
Dia mengungkapkan, sampai saat ini jumlah bed kelas III yang tersebar di rumah sakit swasta sebanyak 74.418. Itu menandakan kalau rumah sakit swasta ikut memperhatikan kesehatan masyarakat golongan menengah ke bawah.
"Kalau dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah, jumlah bed kelas III kami malah lebih banyak. Anehnya lagi, jumlah kamar VIP yang dimiliki rumah sakit pemerintah lebih banyak dari rumah sakit swasta. Karenanya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah agar dalam BPJS nanti, ARSSI juga ikut dilibatkan," harapnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPR: Tayangan Sinetron Berdampak Negatif pada Pendidikan
Redaktur : Tim Redaksi