JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menanggapi dengan enteng kasus kerusuhan yang berujung kaburnya ratusan napi dari Lapas Tanjunggusta, Medan, Sumut.
Ruhut mengatakan, penyebab utama tragedi itu adalah over capacity Lapas Tanjunggusta. Faktor pemicu amarah, lanjut politisi Partai Demokrat itu, adalah matinya listrik dan air di lapas.
"Karena over capacity dan dipicu amarah sesaat. Marah karena mau shalat tak bisa (tak bisa wudhu, red), menjelang waktu berbuka puasa pula. Mereka marah. Jadi tak ada kaitannya dengan masalah PP (PP Nomor 99 Tahun 2012, red)," ujar Ruhut kepada JPNN, kemarin (14/7).
Apakah Komisi III DPR yang mengurusi soal hukum akan mendorong pemerintah segera membangun lapas-lapas sehingga tidak over capacity? Ruhut tidak menjawab tegas.
Dia hanya mengatakan bahwa bukan perkara mudah membuat para anggota DPR kompak, satu pendapat, dalam menyikapi satu kasus. Dengan demikian, pengambil keputusan terhadap satu masalah, teramat susah.
"Ambil contoh yang terbaru, RUU ormas. Begitu alotnya. Tidak gampang membuat keputusan di DPR. Partai kecil pun, dengan berapa anggota DPR, merasa berkuasa. Tapi begitu diajak voting, tidak mau," kata pria yang biasa dipanggil Bang Poltak ini.
Terlebih, kata dia, pembangunan gedung-gedung Lapas terkait dengan penganggaran, yang harus mendapat persetujuan DPR. "Soal anggaran, juga terkait partai. Jika partai merasa tak punya kepentingan, tak peduli mereka," celoteh Ruhut.
Menurut Ruhut, jika over capacity tak segera diatasi, ya kemungkinan besar kasus mirip kasus di Tanjunggusta ini bakal terulang lagi.
Jadi solusinya apa? Dia mengatakan, rakyat harus kompak memilih satu partai, hingga bisa menang lebih 50 persen suara. Ini agar pengambilan keputusan di DPR bisa cepat. "Untuk saat ini, saya hanya bisa bilang, waspadalah.. waspadalah.. waspadalah," ujarnya serius, meniru kalimat khas 'Bang Napi'. (sam/jpnn)
Ruhut mengatakan, penyebab utama tragedi itu adalah over capacity Lapas Tanjunggusta. Faktor pemicu amarah, lanjut politisi Partai Demokrat itu, adalah matinya listrik dan air di lapas.
"Karena over capacity dan dipicu amarah sesaat. Marah karena mau shalat tak bisa (tak bisa wudhu, red), menjelang waktu berbuka puasa pula. Mereka marah. Jadi tak ada kaitannya dengan masalah PP (PP Nomor 99 Tahun 2012, red)," ujar Ruhut kepada JPNN, kemarin (14/7).
Apakah Komisi III DPR yang mengurusi soal hukum akan mendorong pemerintah segera membangun lapas-lapas sehingga tidak over capacity? Ruhut tidak menjawab tegas.
Dia hanya mengatakan bahwa bukan perkara mudah membuat para anggota DPR kompak, satu pendapat, dalam menyikapi satu kasus. Dengan demikian, pengambil keputusan terhadap satu masalah, teramat susah.
"Ambil contoh yang terbaru, RUU ormas. Begitu alotnya. Tidak gampang membuat keputusan di DPR. Partai kecil pun, dengan berapa anggota DPR, merasa berkuasa. Tapi begitu diajak voting, tidak mau," kata pria yang biasa dipanggil Bang Poltak ini.
Terlebih, kata dia, pembangunan gedung-gedung Lapas terkait dengan penganggaran, yang harus mendapat persetujuan DPR. "Soal anggaran, juga terkait partai. Jika partai merasa tak punya kepentingan, tak peduli mereka," celoteh Ruhut.
Menurut Ruhut, jika over capacity tak segera diatasi, ya kemungkinan besar kasus mirip kasus di Tanjunggusta ini bakal terulang lagi.
Jadi solusinya apa? Dia mengatakan, rakyat harus kompak memilih satu partai, hingga bisa menang lebih 50 persen suara. Ini agar pengambilan keputusan di DPR bisa cepat. "Untuk saat ini, saya hanya bisa bilang, waspadalah.. waspadalah.. waspadalah," ujarnya serius, meniru kalimat khas 'Bang Napi'. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Imbau Pemudik Hindari Naik Sepeda Motor
Redaktur : Tim Redaksi