KARAWANG - Akses kepemilikan rumah bagi buruh berpenghasilan rendah masih seret. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Kementerian Perumahaan Rakyat (Kemenpera) bekerja sama mewujudkan rumah murah untuk buruh. Untuk sejumlah lokasi, harga rumah tipe 36 dipatok Rp90 juta per unit.
Rumah murah untuk buruh yang diresmikan Menakertrans Muhaimin Iskandar Selasa (7/5), antara lian, terdapat di kawasan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tepatnya di kompleks Perumahan Pondok Melati dan Grand Permata Karawang. "Kepemilikan rumah atas nama pribadi itu merupakan wujud dari kesejahteraan buruh," kata menteri yang juga ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Dia mengatakan, akses kepemilikan rumah yang belum terbuka lebar itu disebabkan harga rumah yang terus bergerak naik. "Kondisi ini ditambah dengan tingkat kebutuhan rumah yang juga terus meningkat," katanya.
Persoalan lain adalah sebagian besar pengembang perumahan saat ini tidak berminat membangun rumah murah untuk buruh. "Sebab, memang harga jualnya murah," tandasnya.
Muhaimin mengatakan, untuk membantu akses kepemilikan rumah untuk para buruh, Kemenakertrans menyiapkan dana hibah bantuan uang muka kepemilikan rumah Rp 90 miliar untuk 10 ribu orang buruh. "Jadi, setiap buruh mendapat hibah Rp 9 juta untuk tambahan biaya DP kepemilikan rumah," tandasnya. Bantuan untuk membayar uang muka itu juga disiapkan oleh Jamsostek.
Menurut Muhaimin, akses kepemilikan rumah murah bagi para buruh itu mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Saat ini tercatat sejumlah pemprov sudah resmi mendukung program tersebut. Mereka itu, antara lain, Pemprov Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DIJ, Bali, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. (wan/c4/kim)
Rumah murah untuk buruh yang diresmikan Menakertrans Muhaimin Iskandar Selasa (7/5), antara lian, terdapat di kawasan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tepatnya di kompleks Perumahan Pondok Melati dan Grand Permata Karawang. "Kepemilikan rumah atas nama pribadi itu merupakan wujud dari kesejahteraan buruh," kata menteri yang juga ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Dia mengatakan, akses kepemilikan rumah yang belum terbuka lebar itu disebabkan harga rumah yang terus bergerak naik. "Kondisi ini ditambah dengan tingkat kebutuhan rumah yang juga terus meningkat," katanya.
Persoalan lain adalah sebagian besar pengembang perumahan saat ini tidak berminat membangun rumah murah untuk buruh. "Sebab, memang harga jualnya murah," tandasnya.
Muhaimin mengatakan, untuk membantu akses kepemilikan rumah untuk para buruh, Kemenakertrans menyiapkan dana hibah bantuan uang muka kepemilikan rumah Rp 90 miliar untuk 10 ribu orang buruh. "Jadi, setiap buruh mendapat hibah Rp 9 juta untuk tambahan biaya DP kepemilikan rumah," tandasnya. Bantuan untuk membayar uang muka itu juga disiapkan oleh Jamsostek.
Menurut Muhaimin, akses kepemilikan rumah murah bagi para buruh itu mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Saat ini tercatat sejumlah pemprov sudah resmi mendukung program tersebut. Mereka itu, antara lain, Pemprov Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DIJ, Bali, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. (wan/c4/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seluruh ATM Bakal Terkoneksi
Redaktur : Tim Redaksi