jpnn.com, JAKARTA - Sekjend Relawan untuk Majukan Indonesia (RUMI) Irfan Ahmad Fauzi mendorong Bawaslu dan apparat terkait menindak provokator yang menggangu masa tenang Pemilu 2024.
Seperti diketahui, masa tenang mulai dari 11 Februari 2024 dibuat KPU untuk memberikan suasana tenang kepada masyarakat sehingga bisa menentukan pilhan secara jernih dan objektif.
BACA JUGA: Kampanye Akbar Prabowo-Gibran, RUMI Makin Optimistis Pilpres Sekali Putaran
Namun, muncul berbagai kontroversi di masyarakat.
“Harusnya bukan hanya partai dan kandidat yang tidak boleh berkampanye di masa tenang, tetapi siapa pun tidak boleh menyebarkan berita provokatif di masa tenang. Karena, masa tenang harusnya masa netral tanpa intimidasi apapun kepada masyarakat sehingga bisa memilih dengan nurani mereka”, ujar Irfan.
BACA JUGA: Hadir di GBLA, Sukarelawan RUMI Semarakkan Kampanye Akbar Prabowo-Gibran
RUMI pun sangat menyayangkan pelaku pembuat dan penyebaran berita provokatif yang membuat kegaduhan di masa tenang.
“Mereka tidak menghormati hak masyarakat untuk menentukan pilihan secara tenang dan sesuai nurani. Mereka inilah musuh masyarakat dan perusak demokrasi”, tambah Irfan.
Irfan menambahkan kalau memang mereka punya hal-hal yang ingin disampaikan atau diungkapkan harusnya bisa disampaikan dalam debat atau berbagai forum diskusi di masa kampanye.
Sebab, ada begitu banyak ruang diskusi yang terbuka dan ilmiah yang bisa mereka manfaatkan.
"Kecuali niat mereka memang membuat kegaduhan dan memancing kerusuhan dalam hajatan demokrasi," ungkapnya.
Oleh karena itu, RUMI berharap Bawaslu dan apparat hukum menegur juga memberikan sanksi kepada mereka yang tidak menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan ketenangan menjelang hari pencoblosan.
"Jangan sampai demokrasi dirusak oleh Tindakan-tindakan kotor seperti ini”, pungkas Irfan.
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul