Rupiah Keok, Prabowo - Sandi Disarankan Terus Serang Jokowi

Rabu, 05 September 2018 – 19:06 WIB
Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Foto: Instagram prabowo

jpnn.com - Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, nilai tukar rupiah yang kian tergerus bisa digunakan oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 'menyerang' pemerintah.

Konkretnya, dengan terus-menerus mengeluarkan pernyataan, argumen, dan data yang menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi yang paling bersalah dalam hal itu.

BACA JUGA: Kang Emil Bakal Gandeng Deddy Mizwar demi Jokowi di Jabar

"Kubu Prabowo-Sandi harus memperlihatkan ini (nilai tukar rupiah yang kian melemah) kesalahan pemerintah," katanya kepada wartawan saat ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (5/9).

Perlu diketahui, baru-baru ini LSI Denny JA melakukan jajak pendapat di kalangan pemilih yang menggunakan media sosial dan yang tidak.

BACA JUGA: Gubernur Kader PD Pilih Dukung Jokowi daripada Prabowo-Sandi

Hasilnya, di kalangan pengguna medsos tingkat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 48,3 persen, kemudian pasangan Prabowo-Sandi 39,5 persen, dan pemilih yang merahasiakan pilihannya ada 12,2 persen.

Adapun pemilih yang tidak menggunakan medsos juga memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan 53,7 persen, dan pasangan Prabowo-Sandi hanya dipilih 25,5 persen. Kemudian yang masih merahasiakan pilihannya sebanyak 20,8 persen.

BACA JUGA: Elektabilitas Prabowo-Sandi di Warganet Tak Kuat-kuat Amat

Untuk menjaga tingkat elektabilitas yang tinggi tersebut, menurut Ardian, Jokowi sebagai petahana melalui jajarannya harus mampu mengklarifikasi bahwa nilai tukar rupiah yang kian merosot bukanlah kesalahan pemerintah.

"Kubu Jokowi-Ma'ruf harus klarifikasi ini bukan kesalahan pemerintah. Tapi karena keadaan di luar wewenang pemerintah," imbaunya.

Setelah mendengarkan argumentasi-argumentasi dari kedua kubu, pada akhirnya nanti masyarakat yang akan menentukan siapa sosok calon pemimpin bangsa ini yang akan mereka pilih.

"Ini masyarakat yang menentukan. Mana kira-kira dari dua argumen itu, apakah kesalahan pemerintah atau faktor eksternal. Jadi kuat-kuatan argumentasi yang lebih dianggap mendekati kebenaran yang bisa mengubah dukungan," pungkasnya. (lov/rmol)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Dilantik, RK Tegaskan Sikapnya soal Pilpres 2019


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler