jpnn.com - JAKARTA - Partai pemenang Pemilu 2014, PDI Perjuangan tak bisa tinggal diam menyikapi perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pasangan yang mereka usung.
Lewat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, PDIP meminta pemerintah segera melakukan sejumlah langkah baik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
BACA JUGA: Jokowi Dianggap Senang Zulkifli Pimpin PAN Ketimbang Hatta
PDI Perjuangan menegaskan pentingnya konsolidasi antara Bank Indonesia dan pemerintah, untuk mencermati pelemahan rupiah terhadap dolar yang dipicu oleh ekspektasi membaiknya perekonomian Amerika Serikat.
"Stabilisasi mata uang rupiah tidak hanya tugas BI. Dalam perspektif kedaulatan politik dan ekonomi, maka BI dan pemerintah wajib duduk bersama untuk mengendalikan pelemahan rupiah tersebut," ujar Hasto, di Jakarta, Jumat (26/12).
BACA JUGA: Beredar Video ISIS Ancam Polri, TNI dan Banser NU
Menurut Hasto, banyak yang bisa dilakukan pemerintah seperti mendorong ekspor komoditas primer seperti mineral, dan kelapa sawit. Ini sifatnya jangka pendek untuk pengamanan devisa.
Pemerintah juga harus secepatnya melakukan audit atas defisit transaksi berjalan dan mencari akar penyebab persoalan tersebut.
BACA JUGA: JK Pimpin Upacara 10 Tahun Tsunami Aceh
"Bayangkan untuk jasa kapal tandu saja, Indonesia membelanjakan lebih dari Rp12 triliun. Demikian halnya jasa asuransi asing mencapai lebih dari 20 triliun rupiah. Ini kan pemborosan devisa," jelasnya.
Hasto mengatakan, dalam upaya mewujudkan kedaulatan energi, Pemerintah melalui menteri ESDM dapat melarang ekspor minyak mentah yang menjadi hak pemerintah dalam mekanisme bagi hasil.
"Penggunaan minyak mentah porsi pemerintah untuk kilang-kilang minyak Indonesia tidak hanya menghemat devisa, namun sekaligus mematahkan mata rantai perdagangan minyak yang selama ini cenderung dikendalikan para pemburu rente, bahkan mafia minyak itu sendiri," beber Hasto.
Berbagai langkah konsolidasi antara pemerintah dan BI sangat penting, mengingat stabilisasi rupiah merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan perekonomian nasional Indonesia.
"Situasi ketidakpastian global harus mendorong pemerintah secepatnya melakukan reformasi struktural seperti memangkas biaya logistik dan memberantas mafia minyak dan pajak. Langkah yang dilakukan oleh Prof Mardiasmo untuk mencekal para penunggak pajak wajib didukung oleh semua pihak," pungkasnya. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aceh Dihantam Tsunami, Jokowi: Saya Menangis
Redaktur : Tim Redaksi