jpnn.com - KARO – Kerusuhan di Karo kembali terjadi. Ratusan warga Desa Gurukinayan Kecamatan Payung, Karo, menyerbu kantor bupati guna menuntut Bantuan Dana Rumah (BDR) dan Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT), SElasa (18/10).
Tak kunjung mendapatkan jawaban pasti, dan mengetahui tidak adanya Bupati Karo Trekelin Brahmana, warga pun bentrok dengan Sat Pol PP dan berhasil masuk ke ruangan bupati.
BACA JUGA: Kini, Distribusi Barang di Wilayah Puncak Papua Makin Lancar
Seorang pengunjuk rasa, Sartono Sembiring (55) terjatuh dan tewas di ruang kerja bupati.
Kejadian bemula, Selasa (18/10) sekitar pukul 10.30 WIB, ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung yang akan direlokasi mandiri dari warga Desa Gurukinayan Kecamatan Payung, Karo mengaku belum mendapatkan bantuan yang dijanjikan pemerintah.
BACA JUGA: Lima Pejabat Lolos Seleksi Administrasi Calon Sekda
Sehingga, para pengungsi dari Desa Gurukinayan ini mendatangi Kantor Bupato Karo untuk menuntut BDR dan BDLUT yang pernah dijanjikan Pemkab Karo melalui pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo.
Saat menyampaikan tuntutannya di depan Kantor Bupati Karo, ratusan pengungsi diadang Sat Pol PP dan disambut oleh Suharta Sembiring, selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) relokasi mandiri dan juga Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Karo.
BACA JUGA: Terbakar Api Cemburu, Istri Gantung Diri di Terali Jendela
Di hadapan Suharta Sembiring, warga menyampaikan tentang proses pencairan bantuan sebanyak 770 orang pengungsi, baru empat yang sudah dicairkan, sedangkan lainnya belum bisa dibayarkan padahal sudah dilakukan verifikasi data.
Seperti status Kurmin Sembiring yang telah terdaftar dan berkasnya telah terverifikasi untuk pencairan bantuan tidak dapat dicairkan oleh BPBD Karo.
Guna memaksimalkan pembicaraan, akhirnya perwakilan warga diajak bertemu di ruangan Suharta Sembiring. Dalam pertemuan itu pengungsi hanya mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan.
“Bagaimana saya buat, Bupati Karo tidak ada. Sekda juga tidak ada. Sementara Plt Kepala BPBD Karo, Matius Sembiring ke luar kota,” jawab Suharta.
Pertemuan yang dikawal Sat Pol PP itu, tiba-tiba Suharta meninggalkan ruangan dan tidak ada pembicaraan lanjutan. Para pengungsi akhirnya menyisir setiap ruangan, termasuk ruang kerja Sekda dan Bupati Karo.
Saat melakukan penyisiran ruangan bupati, pengungsi sempat dihalangi Sat Pol PP dan akhirnya ruangan bupati rusak.
Seorang warga pengungsi, Sartono Sembiring (55) yang ikut dalam unjuk rasa dan penyisiran ruangan itu terjatuh saat adanya saling dorong di depan ruang bupati. Akhirnya, Sartono jatuh tergeletak di ruangan bupati.
Sesaat setelah jatuh, para pengungsi langsung mengangkatnya ke Ambulance dan dibawa ke RSU Ester Kabanjahe.
Sesampainya di rumah sakit tersebut Sartono sudah diketahui meninggal dunia.
Keponakan Sartono, Susanto Ginting mengatakan, Sartono mendatangi kantor Bupati Karo tersebut bersama ratusan pengungsi asal desa Guru Kinayan.
Mereka secara bersama-sama memprotes penundaan pencairan dana relokasi padahal berkas pengungsi sudah lengkap.
"Dari sekitar 770 pengungsi baru 4 yang sudah cair. Sementara beberapa lainnya yang sudah lengkap berkasnya belum dicairkan, salah satunya yakni pengungsi atas nama Kurmin Sembiring. Karena itulah maka warga berbondong-bondong mempertanyakan alasannya kepada pihak BPBD," katanya
Dia menyatakan, kedatangan ratusan warga dari Desa Guru Kinayan ternyata tidak diterima dengan baik oleh pihak BPBD. Pihak BPBD hanya beralasan menunda pencairan dana relokasi karena ada beberapa nama pengungsi ditunda pencairannya.
Hal ini membuat warga marah, sebab nama-nama pengungsi yang ditunda tersebut sebenarnya sudah ditetapkan sebagai penerima dana relokasi berdasaran SK dari Bupati Karo.
"Makanya warga marah, kok di dalam SK Bupati karo saja sudah ada nama mereka. Kok tiba-tiba ada nama-nama ditunda pencairannya," ungkapnya.
Menurutnya penundaan itu disebabkan ada pengaduan dari beberapa orang warga yang berdomisili di luar Desa Gurukinayan yang masuk ke BPBD Karo, yang menuding beberapa nama pengungsi penerima dana tersebut diragukan kebenarannya.
"Harusnya BPBD Karo cek dulu biar tau, apakah warga pengungsi itu berhak menerima. Bukan langsung membatalkan pencairan," ungkapnya.
Dia menambahkan, menambahkan jenazah pamannya sudah disemayamkan di Simpang Desa Gurukinayan setelah sebelumnya dibawa ke RSU Ester Kabanjahe.
"Ini jenazahnya sudah di Simpang Gurukinayan, kemungkinan besok (hari ini, Red) dimakamkan," ujar Susanto.
Sebelum disemayamkan ke rumah duka, mobil ambulance membawa jenazah korban sempat singgah di halaman kantor Bupati Karo. Hal itu membuat ratusan pengungsi warga Gurukinayan histeris dan emosi serta meminta pertanggungaawaban dari Pemkab Karo.
Salah seorang pengungsi yang ikut unjukrasa, Dedy Surbakti (18 ) mengaku mendapat pukulan di perut dari seorang anggota Polres Tanah Karo.
“Selain perut saya ditumbuki saya juga mendapat tendangan dan kalau saya liat orangnya saya masih ingat wajahnya," ujarnya .
Dampak lain akibat kekesalan warga, sebagian warga meluapkan emosi sehingga beberapa daun pintu yang terbuat dari kaca pecah, kursi/meja terlihat berserakan dan beberapa pot bunga di halaman menjadi sasaran amuk massa.
Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting menyatakan, informasi yang diperoleh personel di Polres Karo, kericuhan berawal aksi unjukrasa sekitar 300 orang warga masyarakat Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo di Kantor Bupati Karo, Selasa (18/10) pagi sekitar pukul 10.30 WIB.
Dalam tuntutannya, ratusan warga meminta agar dana relokasi tahap II korban erupsi Gunung Sinabung segera dicairkan.
Dia menyebutkan, unjukrasa pun memanas setelah ratusan warga masyarakat kecewa karena tuntutannya tak terpenuhi. Pasalnya, pihak BPBD Karo belum dapat mencairkan dana tersebut tanpa penjelasan.
Massa berubah frontal dan memaksa masuk ke gedung kantor Bupati hingga akhirnya berujung kontak fisik dan saling dorong dengan personel Satpol PP yang siaga di lokasi.
Dari aksi saling dorong yang terjadi seorang warga, Sartoni Sembiring (61) terjatuh lantai II dan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke RS Ester Kabanjahe.
"Karena belum bisa dicairkan ratusan warga yang mendatangi kantor Bupati itu kemudian emosi dan memaksa masuk hingga terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP. Dari peristiwa itu satu orang warga atas nama Sartoni Sembiring (61) terjatuh dan tak sadarkan diri. Setelah dilarikan ke RS Ester oleh warga lain yang ada di lokasi, korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di RS," jelasnya, Selasa (18/10).
Rina melanjutkan, peristiwa tersebut kemudian membuat ratusan massa memilih bertahan di Kantor Bupati Karo. Massa tak terima atas kejadian yang menimpa salah seorang bagian dari pendemo.
Bahkan, massa juga melakukan pengerusakan salah satu pintu di Kantor Bupati Karo dengan cara melemparkan pot bunga.
Terkait kericuhan itu, Rina menyebut, personel Polres Tanah Karo sudah diturunkan ke lokasi untuk mengantisipasi kondisi dapat memanas.
Menurut dia, pihak kepolisian juga tengah mendalami peristiwa yang menimpa salah seorang warga yang menjadi korban.
"Informasinya sampai Selasa (18/10) siang warga sempat bertahan di kantor Bupati Karo dan kemudian bergeser ke gedung DPRD Karo. Personel Polres tanah Karo juga sudah turun ke lokasi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Berkaitan kejadian yang menimpa salah seorang warga korban meninggal dunia juga masih didalami. Belum ada yang diamankan atas peristiwa itu tapi tidak menutup kemungkinan tergantung hasil penelusuran personel di lokasi," tandas Rina.
Dandim 0205/TK Letkol Inf Agustatius Sitepu langsung turun ke kantor Bupati Karo untuk menenangkan massa agar tidak tersulut emosinya.
Dandim meminta kepada warga untuk menjaga kondusifitas, kemudian warga diingatkan apabila merasa tidak puas terhadap meninggalnya Sartono Sembiring agar divisum untuk mengetahui hal apa yang mengakibatkan bersangkutan meninggal dunia.
Disamping itu, dia meminta, para warga mempersiapkan saksi-saksi yang mengetahui kronologis atas kejadian itu.
Mendengar adanya insiden unjukrasa ricuh hingga tewasnya seorang pengungsi di ruang kerja Bupati Karo, Ketua Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu menyangkan sikap Pemkab Karo yang menganggap sepele menangani pengungsi korban letusan Gunung Sinabung.
"Jadi bukan cuma masalah yang terdata saja, ada 221 warga korban letusan Gunung Sinabung yang belum terdata. Jadi itu yang kita sayangkan, Pemkab Tanah Karo sepertinya menyepelekan masalah pengungsi ini," ungkapnya, kepada Sumut Pos.
Sarma meminta agar Pemkab Karo membenahi sistem penyaluran bantuan pengungsi, juga kembali mendata pengungsi yang layak diberikan bantuan namun tidak terdata.
"Saya minta jangan ada diskriminasi dalam pemberian bantuan terhadap pengungsi dan menyelesaikan penyaluran bantuan kepada yang sudah terdata," katanya.
Masalah lambannya penyelesaian penyaluran bantuan juga berimbas pada perambahan hutan di Tahura.
"Jadi sekitar 600 hektar dirambah pengungsi dan non pengungsi mereka merambah ke sana karena tidak mendapatkan lahan relokasi," ungkapnya.
Pihaknya mengingatkan kepada Pemprov Sumut untuk memberikan perhatian lebih terhadap nasib pengungsi. Menurutnya, Pemprov Sumut juga lamban menangani masalah ini.
"Jadi pemerintah pusat yang konsen, jadi Pemprov maupun Pemkab cuma menyalurkan bantuan pemerintah pusat," sebut Sarma.
Dia juga menyarankan Pemkab Karo harus membuat master plan untuk menangani masalah pengungsi letusan Gunung Sinabung di Karo.
"Jadi dengan begitu Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut bisa membantu dengan maksimal, itu yang menurut saya dirasa perlu," tuturnya.
Dia juga menambahkan, ada Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp76 miliar di Siosar, Kecamatan Merek, Karo lewat APBN hingga saat ini belum dapat difungsikan pengungsi.
"Dan dana itu pun belum tersalurkan karena belum ada pertanggungjawabannya dibuat, harusnya ada DSP tahap kedua yang akan disalurkan tapi karena tahap pertama saja belum beres bagaimana pemerintah pusat mau menyalurkan," ungkapnya lagi. (ral/mag-1/ted/ril/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hamdalah, Pasokan Listrik Bangka Belitung Bakal Bertambah
Redaktur : Tim Redaksi