jpnn.com, JAKARTA - Para perwakilan dari provinsi kepulauan sepakat RUU Daerah Kepulauan merupakan harapan untuk kemajuan bersama, terutama penduduk yang tinggal di pulau-pulau.
Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengatakan, tantangan dalam pengelolaan daerah kepulauan antara lain mendorong pembangunan di gugusan pulau, mengintensifkan konektivitas penduduk yang bermukim di gugusan pulau, penanganan laut yang umumnya 70-80 persen dari luas wilayah keseluruhan.
BACA JUGA: KoinWorks Tunjuk Pakar Perbankan Global sebagai CFO
Ali Mazi mengatakan, sudah 17 tahun daerah provinsi kepulauan memperjuangkan RUU ini.
"Kami tidak meminta otonomi daerah, melainkan perlakuan yang sama antara daerah berciri kepulauan dengan daerah berdiri daratan. Negara harus hadir untuk menopang kehidupan rakyat yang tinggal di gugusan pulau," ujar Ali Mazi dalam Focus Group Discussion RUU Daerah Kepulauan di Jakarta, Senin, (3/10).
BACA JUGA: Apresiasi Industri Asuransi, Akurat.co Gelar Golden Insurance Awards 2022
Sementara, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berharap pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR memperhatikan keberlanjutan pembahasan RUU Daerah Kepulauan.
"Presiden Joko Widodo dapat memberikan perhatian langsung. Dan setiap kali kami (pimpinan DPD) bertemu dengan presiden, kami selalu menyampaikan RUU ini. Kalau presiden memberikan perhatian, terima kasih," tutur Nono.
BACA JUGA: JARIMANIES Gelar Diskusi Mencari Figur Cawapres
Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (Aspeksindo) Rokhmin Dahuri mengatakan, mahalnya ongkos distribusi dan biaya transportasi merupakan salah satu dampak dari kondisi daerah berciri kepulauan dibandingkan dengan daerah berciri daratan.
Hingga kini, menurut dia, biaya logistik dan transportasi di Indonesia menjadi yang tertinggi, yakni sekitar 25 persen. Padahal di negara lain, angkanya kurang dari 15 persen.
"Daerah kepulauan akan terus melarat kalau anggaran hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas daratan," katanya.
Oleh karena itu, Rokhmin mengusulkan agar sejumlah provinsi lain yang juga memiliki pulau-pulau bergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Daerah Kepulauan.
Mereka yakni Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.
Selain itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR semestinya bekerja sama demi mencapai cita-cita mambangun Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Hal itu bisa dimulai dengan membahas RUU Daerah Kepulauan secara seksama.(chi/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Yessy Artada