JAKARTA - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menilai, RUU KUHAP yang saat ini digodok mengabaikan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana terpadu. Karena ada beberapa ketentuan yang meniadakan peran LPSK.
Demikian disampaikan Abdul Haris pada Seminar bertema "Menyongsong Perspektif Baru Perlindungan Saksi dan Korban dalam Revisi KUHAP" di Jakarta, Rabu (10/4).
"KUHAP yang baru belum sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan nasional dan tidak memperhatikan eksistensi LPSK yang dilahirkan oleh UU PSK," katanya.
Dia mengatakan, LPSK berperan dalam proses peradilan pidana guna membantu dan memfasilitasi hak-hak korban kejahatan yang diatur dalam UU No 13/2006. Maka, untuk mempertegas kewenangan dan peran LPSK, RUU KUHAP harus disinergikan dengan UU Nomor 13/2006.
"Pengakuan keberadaan LPSK agar sebagai institusi disebut dalam KUHAP. Definisi dan pengertiannya ditambahkan dengan definisi saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum," ujar Haris.
Selain itu dia juga berharap agar RUU KUHAP memastikan hak-hak akan saksi mahkota, termasuk yang berwenang menentukan sebagai justice collaborator dan persyaratannya.
Karena itu, hak saksi pelaku yang bekerjasama perlu dibuat ayat yang menyatakan bahwa mekanisme mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU No 13/2006 hasil revisi. Sehingga, KUHAP dan UU Nomor 13/2006 bisa saling melengkapi.(fat/jpnn)
Demikian disampaikan Abdul Haris pada Seminar bertema "Menyongsong Perspektif Baru Perlindungan Saksi dan Korban dalam Revisi KUHAP" di Jakarta, Rabu (10/4).
"KUHAP yang baru belum sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan nasional dan tidak memperhatikan eksistensi LPSK yang dilahirkan oleh UU PSK," katanya.
Dia mengatakan, LPSK berperan dalam proses peradilan pidana guna membantu dan memfasilitasi hak-hak korban kejahatan yang diatur dalam UU No 13/2006. Maka, untuk mempertegas kewenangan dan peran LPSK, RUU KUHAP harus disinergikan dengan UU Nomor 13/2006.
"Pengakuan keberadaan LPSK agar sebagai institusi disebut dalam KUHAP. Definisi dan pengertiannya ditambahkan dengan definisi saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum," ujar Haris.
Selain itu dia juga berharap agar RUU KUHAP memastikan hak-hak akan saksi mahkota, termasuk yang berwenang menentukan sebagai justice collaborator dan persyaratannya.
Karena itu, hak saksi pelaku yang bekerjasama perlu dibuat ayat yang menyatakan bahwa mekanisme mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU No 13/2006 hasil revisi. Sehingga, KUHAP dan UU Nomor 13/2006 bisa saling melengkapi.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konvensi Berikan Keuntungan Untuk Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi