JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai empat hal krusial dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang hingga kini belum bisa diselesaikan Panitia Khusus (Pansus) DPR, lebih berdimensi kepentingan elit parpol.
Femonena ini menurut Ray sudah bertentangan dengan azas-azas demokrasi. Revisi undang-undang Pemilu, menurutnya, sejatinya ditujukan untuk mengakomodir kepentingan publik.
"Masalah Daerah Pemilihan dan jumlah kursi, DPT, Parliamentary Threshold (PT) dan mekanisme penghitungan suara pemilu yang kini menjadi masalah krusial dalam pembahasan RUU Pemilu lebih berdimensi kepentingan elit parpol dan bukan lagi pada basis paradigmatif publik," kata Ray Rangkuti, dalam diskusi "Membedah Pasal-Pasal Krusial RUU Pemilu", di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (9/2).
Karena ini sudah berdimensi kepentingan elit parpol, kata Ray, mustahil target penyelesaian RUU Pemilu bisa tuntas pada Maret 2012 mendatang.
"Secara tahapan, sudah disepakati bahwa RUU Pemilu mestinya selesai September 2011. Lalu diubah menjadi Maret 2012. Tapi itu saya yakini juga tidak akan selesai karena empat hal krusial dalam pembahasan RUU Pemilu terkait langsung dengan elit partai," kata Ray lagi.
Menyikapi pernyataan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa yang mengklaim PT 5 persen sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja kelembagaan DPR, menurut Ray, itu tidak selamanya benar.
"Jumlah anggota DPR itu kan 560 orang. Kalau mau efektif, DPR kosentrasi saja pada fungsi pokoknya yakni budgeting, legislasi dan pengawasan. Sekarang kan tidak begitu semua mau diurus DPR, akhirnya kerja pokok seperti legislasi terabaikan," ungkap Ray.
Demikian juga halnya dengan fraksi. Menurut dia, DPR cukup memiliki dua fraksi saja yaitu fraksi pendukung pemerintah dan fraksi oposisi. "Badan-badan seperti BURT DPR ditiadakan saja," tegas Ray. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical-Mahfud Makin Lengket
Redaktur : Tim Redaksi