jpnn.com, JAKARTA - Berbagai kritik publik mengarah ke isu dan aktivitas presiden atau lembaga di sekitar kepresidenan akhir-akhir ini yang dinilai tidak menunjukkan kinerja yang tepat.
Mulai dari kiprah para Staf Khusus Presiden Milenial yang tidak produktif, termasuk fungsi juru bicara yang lemah, manuver politik Kepala Staf Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang dianggap diluar dari fokus utama kerjanya saat terlibat konflik internal Partai Demokrat, sampai kehadiran Presiden menjadi saksi di acara pernikahan selebritis.
BACA JUGA: Jokowi: Indonesia Bersyukur Diwarisi Bineka Tunggal Ika
Dalam forum diskusi online, Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman mengatakan keterlibatan Kepala KSP Moeldoko dalam polemik kepemimpinan Partai Demokrat memberikan implikasi negatif bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, Kantor Staf Kepresidenan merupakan lembaga yang berada dibawah Presiden sehingga seharusnya tidak memiliki konflik kepentingan politik partisan.
BACA JUGA: Jokowi Pastikan tak Akan Berkompromi dengan Kelompok Intoleran
“Sebaiknya Pak Moeldoko mengundurkan diri atau dipindah ke kementerian lain. KSP sebaiknya dibuka untuk kepemimpinan baru yang lebih fokus bekerja mengawal program-program prioritas Presiden”, ujar doktor politik alumni Murdoch University, Australia ini.
Sejauh ini, tambah Airlangga, kinerja KSP juga tidak memberikan kontribusi yang cukup baik. KSP seharusnya mampu memberikan masukan sebagai pertimbangan strategi yang harus dilakukan oleh presiden sesuai dengan agenda besar yang dihadapi.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Saldo di Rekening Anda Hilang? Jokowi Langsung Keluarkan Perintah Khusus
“Misalnya KSP seharusnya fokus melakukan monitoring dan evaluasi program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional sebagai agenda prioritas presiden. Namun pekan kemarin, Presiden malah kok menghadiri pernikahan selebriti yang kemudian menimbulkan persepsi publik dan munculnya berbagai pertanyaan prioritas pemerintahan saat ini,” jelas Airlangga.
Hal senada diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjajaran, Fajar Arif Budiman. Ia mengatakan inilah momentum yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk membenahi dan memperkuat berbagai lembaga dan personil staf kepresidenan.
“Tim kepresidenan khususnya di Kantor Staf Presiden harus bisa menunjukkan kinerja dan prestasi. Hari ini publik tidak begitu paham apa yang dikerjakan oleh KSP dan juga para Staf Khusus Presiden, termasuk Juru Bicara yang justru kerap blunder ketika berbicara kepada publik. Padahal situasi dan tekanan pandemi, ekonomi dan sosial politik bergerak secara cepat dan dinamis”, ujar Fajar yang juga Direktur Eksekutif Poldata Indonesia.
Fajar menilai dalam situasi kritikal seperti saat ini penting bagi Presiden Jokowi untuk menempatkan sosok-sosok pekerja yang punya kapasitas, integritas dan political knowledge and skill dalam mengawal agenda presiden. Mereka menjadi jembatan dalam kaitannya dengan internal pemerintahan serta dengan publik dan masyarakat sipil secara luas.
Fajar melihat sosok purnawirawan militer yang kredibel serta sosok anak muda yang mumpuni cocok sebagai pengganti Moeldoko. Ia menyebut figur seperti mantan Danjen Kopassus, Agus Sutomo, atau Panglima TNI saat ini, Hadi Tjahjanto.
Dari sipil anak muda sosok seperti Wisnutama mantan Menparekraf, Hanif Dhakiri mantan Menaker, Yenny Wahid, Komisaris Garuda, Dimas Oky Nugroho, mantan Staf Khusus Kantor Kepresidenan, dan Najwa Shihab, presenter, dianggap lebih dari layak untuk menjadi Kepala KSP.
“Sosok latar belakang militer menurut saya bagus, mereka punya wibawa dan kepemimpinan yang dibutuhkan presiden. Namun figur muda lebih menarik, tapi jangan terlalu muda, yang matang dan yang energik, paham agenda prioritas pemerintah, dikenal masyarakat sipil, serta mampu mengadvokasi isu-isu pemberdayaan sosial ekonomi dan komunikasi politik,” tambahnya.
Sementara pengamat politik dari Katalis Makassar, Anis Kurniawan, menambahkan perlunya presiden secara khusus melakukan evaluasi terhadap kinerja para Staf Khusus Milenial. Pasalnya meski milenial mereka dinilai tidak terlihat mengawal dan menjembatani isu-isu anak muda. Anis bahkan belum melihat kontribusi yang jelas dan nyata.
“Bijaksananya, secara objektif, Staf Khusus Presiden Milenial ini harus dievaluasi. Satu tahun lebih mendampingi Presiden Jokowi dan Wapres Kyai Maruf tetapi terobosan dan ide yang cemerlang belum pernah kita dengar. Malah banyak yang bekerja di luar tugas pokoknya. Padahal segmen anak muda sangat penting dalam politik hari ini dan ke depan,” ungkap Anis.
Anis menilai momentum evaluasi dan perubahan di posisi Staf Khusus Presiden akan mampu meningkatkan dukungan dan optimisme publik terhadap presiden. Syaratnya sosok yang dipilih memang memiliki kemampuan dalam menjembatani lembaga kepresidenan dengan masyarakat secara baik. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil