jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin segera memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi TNI dan Polri setelah tenaga kesehatan (Nakes).
Hal ini disampaikan Sahroni karena hingga kini Kemenkes belum menjadwalkan vaksinasi bagi TNI-Polri, meskipun kelompok ini masuk prioritas penerima vaksin Covid-19 setelah nakes, orang tua, dan mereka yang berisiko tinggi.
BACA JUGA: Penting! Tips Sebelum Menjalani Vaksinasi COVID-19
"Hingga saat ini menteri kesehatan belum menjadwalkan vaksinasi untuk anggota Polri dan TNI. Saya minta kepada Pak Menteri untuk segera menjadwalkan. Mereka harus divaksin dahulu setelah tenaga kesehatan karena mereka garda terdepan negara," kata Sahroni dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (25/1).
Legislator Partai Nasdem ini menyebutkan, TNI-Polri penting untuk didahulukan karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar sama halnya seperti para Nakes.
BACA JUGA: Ditanya Kapolsek Kenapa Begituan di Halte Bus, Jawaban Mbak MA Mengejutkan
Sahroni menyebut, anggota TNI dan Polri adalah garda terdepan yang selalu melayani rakyat dalam semua kondisi, termasuk membantu menangani korban bencana alam di berbagai daerah.
"Polisi dan Tentara kita adalah garda terdepan sama seperti para nakes, mereka memiliki tugas yang berat. Mereka selalu melayani rakyat, bertemu banyak orang baru setiap harinya dalam kondisi apa pun," ucap Sahroni.
BACA JUGA: Ferdinand Tuding Kuasa Hukum FPI Berupaya Mencuci Muka dan Tangan
"Apalagi pada kondisi seperti sekarang, mereka harus terjun langsung membantu para korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi perlindungan terhadap TNI dan Polri ini penting sekali," lanjut politikus asal Tanjung Priok itu.
Sahroni kemudian membandingkan kebijakan negara lain yang mendahulukan pelaksanaan vaksinasi untuk militer dan polisi. Karena itu, wajar bila pemerintah juga melakukan hal yang sama.
Sebagai contoh, kata Sahroni, seperti dilakukan oleh Rusia yang langsung memprioritaskan vaksinasi terhadap lebih dari 400.000 anggota militernya.
"Ini dapat dijadikan contoh untuk Pak Menkes bahwa anggota militer kita dan polisi memang harus di prioritaskan. Kalau untuk anggota DPR, belakangan saja," tutup Ahmad Sahroni.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam