jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah menawarkan beberapa agenda strategis kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Said, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan.
BACA JUGA: Sambut Peluang Bonus Demografi, Generasi Muda Taruh Harapan Besar pada Prabowo-Gibran
“Selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif,” ujar Said, Sabtu (19/10/2024).
Dia menyebutkan pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen, pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen, selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen.
BACA JUGA: Menjelang Pelantikan Presiden, Sanggam Berharap Prabowo Lebih Gencar Tangani Pariwisata
“Apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa,” ujar Said.
Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414 dan pada Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035.
BACA JUGA: Prabowo Bakal Mengumumkan Kabinet pada Minggu Malam
Menurut Said, Presiden Prabowo nanti perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.
Menurut Said, Presiden Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.
Sebab sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu, namun mayoritas Angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persennya hanya lulusan SMP ke bawah.
Akibatnya kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendepatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country.
Said menilai selama 10 tahun terakhir kita belum bisa keluar dari ketergantungan Impor Pangan dan Energi.
Padahal keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.
Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar USD sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar USD Defisit sebesar 37, miliar USD. Dengan kurs Rp. 15.400 nilai impor hasil pertanian kita mencapai Rp 569,8 triliun.
Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar USD, dengan kurs Rp. 15.400/ USD, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp. 4.288,9 triliun.
Menurut Said, menghadapi persoalan ini tidak mudah. Perlu melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional.
“Hal inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan. Selamat bekerja Presiden Prabowo,” ujar Said.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari