jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjatuhkan sanksi terhadap ilmuwannya Thomas Djamaluddin.
Permintaan Saleh menyusul pernyataan Thomas Djamaluddin yang mengusik Muhammadiyah terkait perbedaan penetapan 1 Syawal dengan pemerintah.
BACA JUGA: Saleh PAN: Pemerintah India Dituntut Menindak Tegas Yati Narsinghanand
Saleh menyebut perdebatan dan pergumulan soa??l penetapan 1 Syawal di Indonesia tidak hanya terjadi tahun ini, tetapi sudah berlangsung bertahun-tahun.
"Salah seorang yang membuat perdebatan selalu panas dan keras adalah Thomas Djamaluddin. Thomas dikenal sangat keras membela metode rukyah dan mengecam metode hisab," ujar Saleh kepada JPNN.com, Senin (24/4).
BACA JUGA: Begini Analisis Dahlan Iskan soal Prabowo setelah Ganjar Jadi Capres PDIP, Hmmm
Sebagai ilmuwan, Thomas dinilai sangat tidak bijak?, bahkan pada titik tertentu dia menggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan. Di tingkat akar rumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan.
Persoalan lantas meruncing lantaran unggahan Thomas Djamaluddin yang viral di media sosial ditanggapi pemilik akun atas nama AP Hasanuddin yang terang-terangan ingin menghabisi warga Muhammadiyah.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Menulis 2 Nama soal Kandidat Pendamping Ganjar, Satunya dari Banser
Dalam konteks pernyataan AP Hasanuddin yang akan menghalalkan darah warga Muhammadiyah, kata Saleh, Thomas juga terlibat, bahkan AP Hasanuddin dalam permohonan maafnya jelas menyatakan dia justru tersulut emosi karena perdebatan di kalangan netizen yang melibatkan Thomas.
"Dia membuat pernyataan tersebut sebagai bagian dari dukungannya pada Thomas," ucap mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Saleh Daulay menegaskan bahwa BRIN adalah lembaga negara yang pembiayaannya berasal dari APBN yang bersumber dari uang rakyat.
Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan lembaga tersebut harus dipergunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Tidak boleh dibeda-bedakan.
"Kalau ada oknum yang memakai BRIN untuk kepentingan sesaat kelompok tertentu, itu adalah kesalahan. Etika ASN sebagai pelayanan masyarakat dilanggar. Harus diluruskan," tutur Saleh.
Dalam kaitan itu, Saleh menyebut Thomas Djamaluddin semestinya diberi sanksi. Paling tidak, dia jangan diberikan tugas lagi dalam hal penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal.
"Dipindah saja. Kan, masih banyak orang lain yang bisa. Mungkin lebih hebat dari dia. Sebelum dia di situ, rasanya tidak ada perdebatan seperti ini. Kalaupun ada, tidak sampai saling menyalahkan dan mendiskreditkan," ucap Saleh menegaskan.(fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam