"Yang kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah DPR, bukan aparat penegak hukum yang lain seperti KPK," ujar Abraham Samad dalam rapat dengan imwas Century di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/11).
Sesuai dengan konstitusi, imbuh Abraham Samad, kewenangan memeriksa Presiden atau Wakil Presiden hanya ada pada DPR. "Bukan tidak menyentuh. KPK tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Jadi beda untuk tidak menyentuh. KPK tidak punya kewenangan secara hukum," ungkap Abraham.
Menurut Abraham sesuai dengan hukum konstitusi Indonesia memberikan perlakuan khusus kepada Presiden dan Wapres sebagai warga negara istimewa. Keduanya tidak dapat diproses secara hukum oleh KPK atau penegak hukum lain. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7B UUD 45, dimana kepala negara harus di proses secara hukum luar biasa.
"KPK tidak mempunyai kewenangan secara hukum dalam melakukan penyelidikan. Saya perlu jelaskan dalam teori konstitusi dan pakar konstitusi ada warga negara yang istimewa kalau melakukan pidana yang akan melakukan penyelidikan adalah DPR," ujarnya.
Pada rapat itu, dihasilkan dua kesimpulan. Yakni Timwas Century DPR memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melaporkan langkah-langkah maju dalam melakukan penyelidikan kasus Bank Century dengan menyimpulkan telah ditemukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
Timwas Century DPR juga mendorong KPK untuk terus melakukan pengembangan penyidikan terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat kasus Bank Century sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Serukan Salat Gaib Untuk Palestina
Redaktur : Tim Redaksi