Sambangi KSP, Irene Sebut Kemarahan Masyarakat Papua Akumulasi Kekecewaan

Jumat, 30 Agustus 2019 – 16:22 WIB
Irene Manimbuay usai pertemuan di KSP, Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (30/8). Foto: M Fathra/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Bekas Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuay menyambangi Kantor Staf Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/8). Kehadiran Irene bersama beberapa tokoh Papua dan Papua Barat diterima Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.

Bersama Irene juga hadir Jamaluddin Iribaram, kepala pemerintahan suku besar di Teluk Bintuni dan sekjen pemerintahan adat sistem federal kabupaten Teluk Bintuni.

BACA JUGA: Simak nih Permintaan Prabowo terkait Gejolak di Papua, Sungguh Bijak

"Aspirasi yang disampaikan hari ini adalah, bagaimana kita merajut benang merah Papua dalam bingkai kesatuan, NKRI," kata Irene usai pertemuan.

BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Ali Mochtar Ngabalin terkait Kasus Papua

BACA JUGA: Balas Omongan Fadli Zon, Ali Mochtar Ngabalin: Dia Baru Bangun atau Mengigau

Perempuan yang sebelumnya juga tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf ini juga menyampaikan bahwa kemarahan masyarakat Papua merupakan akumulasi kekecewaan.

"Saya bilang beberapa akumulasi. Otsus tidak tercapai sebagaimana diundangkan dalam UU Otsus 21 tahun 2001, sehingga nanti akan berakhir 2021," jelas Irene.

BACA JUGA: Pesan Luar Biasa dari Prabowo Subianto Demi Papua yang Lebih Baik

Kemudian masalah pemekaran sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat yang menurutnya harus diprioritaskan pemerintah. Hal itu penting untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Selain itu, kata Irene, perlu ada kebijakan politik parpol lokal bagi orang Papua. "Sekarang kondisi yang terjadi, keterwakilan orang Papua semakin kecil dibanding masyarakat (;uar Papua). Ini akumulasi yang riak-riak membuat kekecewaan," ungkapnya.

Untuk itu dia berharap, ketika duduk bersama dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat, tujuh wilayah adat yang ada di Papua maupun Papua Barat harus diundang Kepala Negara.

"Kita harus duduk bersama bicara hati ke hati, apa luka orang Papua. Itu solusi, dan kalau sudah duduk bersama, semua berakhir dengan damai. Masalah otsus diperpanjang, mari kita duduk bersama-sama," tandasnya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dispenser SPBU dan Kantor Pertamina Dirusak Massa, BBM Langka di Jayapura


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler