JAKARTA - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan turut menyoroti kehadiran anggota DPR yang kerap membolos.
Dia pun merasa prihatin dengan data yang dilansir oleh Badan Kehormatan (BK) DPR, seharusnya anggota DPR dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat bukan malah sebaliknya.
"Suka bolos, bahkan ada beberapa anggota DPR yang tingkat kehadirannya dalam masa sidang hanya 25 persen saja tetap dapat gaji full. Ini kan miris sekali," ujar Abdullah pada JPNN, Rabu (15/5).
Selama ini diakui Abdullah bahwa sanksi yang diberikan untuk anggota DPR yang kerap bolos masih sangat lemah. "Ya sanksinya masih sangat lemah, hanya berupa teguran," sesalnya.
Untuk itu dia meminta agar Ketua DPR Marzuki Alie dan masing-masing fraksi berperan aktif melakukan pengawasan. "Aturan sanksi harus diperketat soal tingkat kehadiran. Harusnya sanksi selain dari BK fungsi kontrol fraksi juga harus ada," tegasnya. (chi/jpnn)
Dia pun merasa prihatin dengan data yang dilansir oleh Badan Kehormatan (BK) DPR, seharusnya anggota DPR dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat bukan malah sebaliknya.
"Suka bolos, bahkan ada beberapa anggota DPR yang tingkat kehadirannya dalam masa sidang hanya 25 persen saja tetap dapat gaji full. Ini kan miris sekali," ujar Abdullah pada JPNN, Rabu (15/5).
Selama ini diakui Abdullah bahwa sanksi yang diberikan untuk anggota DPR yang kerap bolos masih sangat lemah. "Ya sanksinya masih sangat lemah, hanya berupa teguran," sesalnya.
Untuk itu dia meminta agar Ketua DPR Marzuki Alie dan masing-masing fraksi berperan aktif melakukan pengawasan. "Aturan sanksi harus diperketat soal tingkat kehadiran. Harusnya sanksi selain dari BK fungsi kontrol fraksi juga harus ada," tegasnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, KPK Tangkap Oknum Petugas Pajak
Redaktur : Tim Redaksi