jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan kita. Hal itu bukti secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintahan baru periode 2019-2024, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD.
“Konsekuensinya, Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah,” kata Bamsoet kepada wartawan, Minggu (6/10).
BACA JUGA: Spekulan Tanah di Calon Ibu Kota Negara Mulai Marak? Menteri ATR: Hahaha, Ya Enggak akan Bisa
Politikus Partai Golkar itu mengatakan aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-besa.
Menurut Bamsoet, Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala sesuatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Publikasikan Saja Nama Calon Menteri dari Partai
“Berangkat dari kecenderungan itu, Pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua,” katanya.
Menjadi hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (Parpol) maupun para profesional. Karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor, Sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat.
BACA JUGA: Nasib Airlangga Ditentukan Hasil Suksesi Bamsoet Menuju Ketua MPR
Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich