jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) Dradjad H Wibowo punya sejumlah saran untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran pemerintah dalam menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Menurutnya, sebaiknya pemerintah meniru cara Singapura dalam mengatasi penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok itu.
Dradjad mengatakan, Singapura memang tak seluas Indonesia. Selain itu, negeri pulau tersebut memiliki PDB per kapita sangat tinggi dan dikenal sebagai salah satu negara dengan fasilitas kesehatan terbaik di dunia.
BACA JUGA: Bikin Twit soal Virus Corona, Ruhut Ajak Publik Percaya Info Pemerintah Saja
Meski demikian, tidak ada salahnya meniru langkah Negeri Tumasik itu dalam menghadapi penyebaran coronavirus. “Tidak ada salahnya Indonesia mencoba semaksimal mungkin langkah-langkah Singapura,” ujar Dradjad melalui layanan pesan, Rabu (4/2).
BACA JUGA: Ada Kabar Baik dari Israel soal Vaksin untuk Virus Corona
Lebih lanjut Dradjad memerinci langkah-langkah Singapura yang bisa ditiru Indonesia. Pertama, kata Dradjad, Singapura tidak hanya menangani penyebaran COVID-19 secara medis, tetapi juga mengelola informasi dengan ketat, akurat dan transparan.
“Tujuannya adalah mencegah ketakutan dan kepanikan, karena kedua faktor itu bisa merusak banyak hal,” tuturnya.
Peraih gelar M.Ec dari University of Queensland dengan tesis soal ekonomi kesehatan tentang pencegahan penyakit menular itu menambahkan, jika pemerintah mengelola informasi informasi COVID-19 secara akurat dan terbuka, masyarakat bisa dengan mudah tahu tentang klaster berisiko tinggi. Menurutnya, pemerintah bisa memberikan informasi kasus secara terbuka, tetapi tetap konsisten menjaga kerahasiaan pasien.
“Singapura menyebut pasien dengan Case 1, Case 2 dan seterusnya. Riwayat kontak dan penularan antar-kasus maupun kesembuhannya diinformasikan secara terbuka,” paparnya.
Kedua, otoritas Singapura melakukan pemeriksaan sangat ketat terhadap setiap orang yang masuk ke wilayanya baik melalui darat, laut maupun udara. Tujuannya adalah meminimalisasi masuknya COVID-19 dari luar negeri.
Namun, Dradjad juga memahami bahwa isoliasi itu memang jauh lebih sulit diterapkan di Indonesia yang memiliki wilayah luas. Walakin, Indonesia harus memperbaiki celah untuk menutup kemungkinan pembawa COVID-19 masuk dari luar negeri.
“Dengan kasus yang sudah muncul sekarang, harus diakui bahwa pemeriksaan di bandara ataupun pelabuhan yang kita lakukan masih bolong-bolong. Ini perlu diperbaiki,” cetusnya.
Ketiga, Dradjad menyarankan kepada pemerintah meninjau ulang alokasi dana yang tidak mendesak. Misalkan rencana alokasi anggaran untuk influencer dan buzzers yang mencapai Rp 72 miliar, sebaiknya diprioritaskan untuk memperkuat sektor medis seperti laboratorium.
“Ingat, kecepatan konfirmasi laboratorium berperan sangat krusial dalam penanganan kasus. Rumah sakit juga perlu disediakan dana cukup agar mereka tidak perlu khawatir dengan pembiayaan BPJS,” kata mantan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) itu.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni