jpnn.com - PASURUAN - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) di Kota Pasuruan, Jawa Timur, naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah.
Menurut dia, para pelaku UMKK berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
BACA JUGA: Gelar 2 Penyuluhan Bareng OJK, Misbakhun Sosialisasikan Bahaya Judol dan Pinjol
Misbahkun menyampaikan itu saat menjadi pembicara pada kegiatan ‘Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik’ di Kota Pasuruan, Kamis (28/11/2024).
Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
BACA JUGA: Aktif Dorong Reformasi Keuangan, Misbakhun Raih Penghargaan
Misbakhun menyatakan saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menggencarkan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah.
Legislator yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyebut program tersebut merupakan peluang besar bagi para pelaku UMKK.
BACA JUGA: Dukung Program Prabowo, Polisi Bersama Jurnalis Gelar Uji Coba Makan Siang Bergizi di Sekolah
“Saat ini program Presiden Prabowo adalah makan siang gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Misbakhun di hadapan ratusan peserta optimalisasi yang sebagian besar pelaku UMKM tersebut.
Misbakhun pun mendorong para pelaku UMKK di Kota Pasuruan mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam program andalan pemerintah tersebut. Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program makan siang gratis.
“Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi,” ungkap politikus Partai Golkar, itu.
Selain itu, Misbakhun juga mengingatkan para pelaku UMKK yang berminat menjadi mitra pemerintah segera mempelajari prosedurnya. Politikus asal Pasuruan itu menegaskan prosedur ataupun seluk-beluk untuk menjadi pemasok barang dan jasa bagi pemerintah tersebut bisa dipelajari dari LKPP.
“Oleh karena itu, bapak dan ibu jika ingin menjadi supplier (pemasok) bagi pemerintah, sosialisasi LKPP ini sangat penting,” katanya.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Foto: Source for JPNN.com.
Misbakhun menekankan hal penting bagi pegangan pelaku UMKK yang ingin menjadi mitra pemerintah ialah transparansi dan kemampuan memenuhi syarat yang ditetapkan LKPP.
Sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menjelaskan keberadaan LKPP menjadikan semua calon rekanan pemerintah memiliki peluang sama.
“Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan, karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu, dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.
Pada kesempatan sama, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan pemkot yang dipimpinnya membuka peluang bagi pelaku UMKM maupun koperasi yang ingin menjadi mitra dalam pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, proses untuk menjadi rekanan Pemkot Pasuruan sudah dengan sistem digital. “Saat ini, proses pengadaan barang dan jasa sudah terdigitalisasi sehingga semua proses berjalan transparan dan mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan publik,” kata politikus muda Golkar itu. (boy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi