jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan membentuk kantor staf kepresidenan. Nantinya, kantor itu akan dikepalai seorang kepala staf.
Namun, rencana presiden yang dikenal dengan panggilan Jokowi itu dianggap hanya mengekor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, pembentukan jabatan kepala staf kepresidenan itu bukan hanya tidak diperlukan tetapi juga bakal menambah pengeluaran keuangan negara.
BACA JUGA: DPR Tandingan Disebut Bentuk Perpecahan KIH dengan Jokowi
"Untuk apa juga kepala staf kepresidenan? Optimalkan saja yang sudah tersedia di Sekretariat Negara," kata Fuad di Jakarta, Sabtu (1/11).
Mantan politikus Hanura itu justru khawatir pembentukan jabatan kepala staf kepresidenan hanya akan memunculkan benturan kepentingan. Tapi yang lebih disayangkan, lanjutnya, negara harus menanggung biaya untuk hal yang tak perlu.
BACA JUGA: Disebut DPR Ambekan, KIH Tegaskan tak Main-main
"Kalau internal kabinet saja yang benturan ngga apa-apa. Tapi berbagai benturan itu kan harus dibayar rakyat juga. Apalagi kastaf kepresidenan itu dasinya kan harus panjang," ujar dia.
Karenanya Fuad menyarankan Jokowi agar membatalkan rencana pembentukan posisi kepala staf kepresidenan. "Ini DPR kan ada tandingannya, begitu ada konflik, bisa saja nantinya ada kastaf kepresidenan tandingan," ucap mantan dirjen pajak itu.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Berprestasi, Djan Faridz Dipastikan Terpilih di Muktamar PPP Versi SDA
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Kantongi 4 Nama Kandidat Jaksa Agung
Redaktur : Tim Redaksi