jpnn.com - JAKARTA - Kongres PDI Perjuangan di Bali yang digelar besok (9/4) hingga Sabtu (11/4) harus menjadi perhatian bagi Presiden Joko Widodo. Sebab, bisa saja kongres partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menjadi ajang untuk mengoreksi kebijakan presiden yang lebih dikenal dengan sapaan Jokowi itu.
Menurut pengamat politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Firman Manan, hal yang perlu diingat adalah Jokowi merupakan kader PDIP. Firman mengingatkan Jokowi bahwa bisa saja PDIP menarik dukungan ke kadernya yang duduk di pucuk pemerintahan itu jika kebijakannya saat ini malah berseberangan dengan partai pemenang pemilu legislatif 2014 itu.
BACA JUGA: Romi Ajak Hamzah Haz Turun Tangan Besarkan PPP Lagi
"Kongres selayaknya mengevaluasi berbagai kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan upaya realisasi Nawa Cita. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kinerja Presiden serta kabinetnya," kata Firman, Rabu (8/4).
Ia menambahkan, hasil evaluasi terhadap kebijakan serta kinerja pemerintahan Jokowi dapat dirumuskan dalam rekomendasi kongres terhadap pemerintah. Sebab, lanjut Firman, PDIP mempunyai kepentingan agar pemerintah berjalan pada jalur yang benar karena tingkat penerimaan serta kepercayaan publik terhadap partai berlambang kepala banteng itu ditentukan kinerja kadenya yang duduk sebagai penyenggaraan pemerintahan.
BACA JUGA: Partai Demokrat Tak Mau Dukung Hak Angket ke Yasonna, Ini Alsannya
Firman pun menyarankan tiga langkah yang perlu dirumuskan dalam kongres PDIP agar Jokowi kembali konsisten mengusung Nawa Cita dan Trisakti. Pertama, PDIP perlu menegaskan karakternya sebagai partai ideologis di tengah kecenderungan praktik politik pragmatisme yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Kedua, PDIP semestinya mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi yang semakin tak dipercaya publik. Pasalnya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jokowi tidak hanya berseberangan dengan ideologi yang dianut PDIP, tapi juga tidak memihak rakyat.
BACA JUGA: PDIP Nilai Kinerja Menteri Ini tak Maksimal
Langkah ketiga yang tak kalah penting adalah upaya membangun saluran komunikasi yang efektif antara PDIP dan Presiden Jokowi selama penyelenggaraan pemerintahan lima tahun ke depan. "Hal-hal ini harus ditegaskan dalam kongres PDIP. Mengingatkan kembali tentang cita-cita Trisakti dan realisasi Nawa Cita," cetus Firman.
Menurutnya, dengan adanya penegasan di kongres maka PDIP dan Jokowi bisa berada dalam komitmen yang sama untuk menjalankan agenda pro-rakyat. "Persamaan kepentingan yang seharusnya menyatukan Presiden Jokowi maupun kader-kader PDIP lainnya adalah adanya komitmen dan konsistensi untuk bersama-sama merealisasikan Trisakti serta Nawa Cita melalui berbagai agenda politik dan pemerintahan yang pro-rakyat," cetusnya.
Selain itu, kata Firman, PDIP dan Jokowi perlu memperbaiki saluran komunikasi yang selama ini berjalan kurang efektif. Sedangkan Jokowi sebagai petugas partai, lanjut Firman, bisa direposisi dengan menempatkannya ke dalam struktur PDIP.
"Tentunya bukan dalam posisi yang mengganggu kinerjanya sebagai presiden. Misalnya, posisi di dewan pertimbangan. Yang penting duduknya Jokowi dalam struktur PDIP dapat membangun ikatan psikologis," cetusnya.(rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Ical Minta Polisi Usir Agung Laksono Cs dari Kantor DPP Golkar
Redaktur : Tim Redaksi