jpnn.com, JAKARTA - Satelit Republik Indonesia (Satria) diharapkan bisa meluncur pada 2023 dengan menggandeng perusahaan transportasi luar angkasa milik Elon Musk, SpaceX, sebagai pabrikan untuk satelit peluncur.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan peluncuran satelit tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di jaringan tahap tengah, middle mile.
BACA JUGA: Jakarta Punya Laboratorium Satelit Covid-19
"Di tahun 2023 nanti, kita harapkan Indonesia akan meluncurkan satelit multifungsi, High Throuput Satellite, Satria, untuk melengkapi lima satelit nasional dan empat satelit asing yang saat ini digunakan," ujar Johnny, dalam seminar daring 'Mendorong Akselerasi Transformasi Digital' yang digelar Kemenkominfo, Senin.
Lebih lanjut, Johnny mengatakan, satelit ini diharapkan dapat menjangkau setidaknya sekitar 150.000 titik layanan publik, yang saat ini belum memiliki atau belum mendapatkan akses internet belum memadai.
BACA JUGA: Google dan SpaceX Ciptakan Satelit Internetan hingga ke Planet Mars
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Anang Latif, mengatakan bahwa dalam peluncurannya nanti satelit Satria akan menggunakan roket peluncur dari SpaceX.
"Karena ini satelit, memilih juga pabrikan untuk satelit peluncurnya, menggunakan satelit SpaceX, perusahaan satelit milik Elon Musk," ujar Anang, dalam kesempatan yang sama.
BACA JUGA: Akhirnya, SpaceX Sukses ke Antariksa
Selain itu, Anang mengatakan telah menggandeng mitra untuk pabrikan satelit Satria, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri kendaraan antariksa asal Prancis, Thales Alenia Space.
Lebih jauh, Anang menjelaskan bahwa satelit Satria menggunakan konsep Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), di mana Kementerian Kominfo menunjuk mitra untuk mencarikan pendanaan.
Skema itu berbeda dari proyek lainnya, di mana negara langsung menyiapkan pembiayaannya.
Pendanaan satelit Satria berasal dari Prancis dan Tiongkok, masing-masing 50 persen.
Pembahasan soal pendanaan dengan kedua negara tersebut, menurut Anang, sempat tertunda karena pandemi COVID-19.
"Kini mulai berjalan lagi, jadi butuh beberapa round lagi untuk kemudian, khususnya Prancis, di-endorse oleh pemerintah Prancis, sehingga kemudian nanti administrasinya selesai," kata Anang.
"Harapannya di kuartal ketiga ini bisa selesai proses pembiayaannya," Anang menambahkan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha