jpnn.com, JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 mencatat penurunan drastis atas mobilitas masyarakat setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan hasil pantauan Google Mobility Report, penurunan paling tinggi terlihat pada mobilitas ke tempat kerja, tempat umum dan stasiun.
Oleh karena itu, penurunan ini harus terus dipertahankan dengan memperketat pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan.
Serta dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, bahwa PPKM Darurat Jawa-Bali harus dibarengi PPKM Mikro untuk wilayah di luar pulau tersebut.
"Saya tidak akan bosan meminta provinsi-provinsi di luar Jawa dan Bali untuk terus mengetatkan pelaksanan PPKM Mikro. Jangan terlena karena provinsinya tidak masuk PPKM Darurat. Karena nyatanya kenaikan kasus signifikan juga terjadi di luar Jawa dan Bali," kata Wiku dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/7).
Selama masa PPKM Darurat, Wiku menekankan bagi pegawai atau perkantoran yang termasuk dalam sektor non-esensial harus patuh, dan pegawainya harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mencapai 100 persen.
Karena sangat tidak diinginkan terjadinya penularan dari aktivitas perkantoran dan karyawan membawa virus pulang ke rumahnya dan meningkatkan potensi klaster keluarga.
Untuk itu, terjadinya penurunan mobilitas ini harus terus dipertahankan melalui kolaborasi antara seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat yang dijalankan dengan baik.
"Pemda diminta segera berkoordinasi dengan pusat jika membutuhkan bantuan dalam penanganan pandemi Covid-19," kata Wiku. (tan/jpnn)
BACA JUGA: Pemerintah Genjot 3T dan Vaksinasi Covid-19 Selama PPKM Darurat
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga